Pelabuhan Ajibata-Ambarita di Danau Toba Resmi Dikelola ASDP
Jakarta, IDN Times - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini resmi mengelola Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita yang berada di Kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut).
Hal itu ditandai dengan disahkannya Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara (KSPO BMN) Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita melalui penandatanganan yang telah dilakukan ASDP dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
1. Pemindahtanganan kelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita melalui proses panjang
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan pemindahtanganan kelola dua pelabuhan tersebut melalui proses yang panjang. Harapannya, capaian tersebut dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).
"Saat ini obyek BMN yang akan dikelola adalah lahan dan bangunan untuk Pelabuhan Ajibata dan di Ambarita untuk bangunannya," tutur Shelvy dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/8/2022).
2. Keuntungan dari pengelolaan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita juga untuk masyarakat
Shelvy mengatakan KSPO BMN Pelabuhan Ajibata dan Ambarita merupakan skema bisnis baru yang diharapkan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Dia mengatakan KSPO BMN tersebut juga akan berdampak positif, di mana keuntungan yang dihasilkan tidak saja menambah penerimaan negara, tetapi juga bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
"Harapan ASDP ke depan tentu juga dapat memperluas aktivitas bisnisnya melalui skema KSPO ini. Dengan pengalaman profesional ASDP dalam mengelola pelabuhan, tentu memiliki standar pelayanan minimum dan standar safety yang optimum serta SDM yang berkualitas. Target kami dapat terus menghadirkan layanan bermutu prima kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui jasa penyeberangan dan pelabuhan," ucap Shelvy.
3. ASDP kelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita selama 25 tahun
ASDP menjadi Mitra KSPO yang dilaksanakan dengan mekanisme penunjukan langsung, mengingat objek pemanfaatan dalam bentuk KSPO tersebut merupakan BMN yang bersifat khusus. Adapun jangka waktu pemanfaatan ialah 25 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono mengatakan BMN harus terus dioptimalkan untuk meningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui skema pembiayaan KPBU maupun KSP pada BMN kepada pihak lain.
Marta berharap pada semua pihak yang terlibat kerja sama agar mematuhi aturan-aturan yang ada dan bersama-sama saling menjaga kualitas pelayanan dan kebersihan fasilitas.
“Saya juga berharap bahwa skema perjanjian kerja sama ini akan menjadi role model pemanfataan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” kata Marta.
