ilustrasi PLTS (Pexels.com/Adrinil Dennis)
Di balik potensi investasi tersebut, pengembangan PLTS untuk sektor komersial dan industri masih menghadapi tantangan waktu dan infrastruktur. Head of Energy Transition & Carbon Pricing INDEF–GTI, Saraya Cita Asmarani, menyebut pengembangan proyek surya untuk sektor komersial dan industri di Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7,5 bulan. Durasi tersebut lebih panjang dibandingkan Vietnam yang sekitar tiga bulan.
Perbedaan waktu pengembangan ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan proses proyek, termasuk kepastian perizinan dan kesiapan akses jaringan listrik. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pengembangan REZs. Melalui pendekatan ini, pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dapat direncanakan secara bersamaan berdasarkan kebutuhan kawasan industri.
Kesiapan jaringan transmisi juga menjadi faktor penting. Lokasi sumber energi terbarukan tidak selalu berdekatan dengan pusat industri, sehingga pembangunan pembangkit perlu diikuti perencanaan sambungan jaringan agar pasokan listrik tersedia ketika kebutuhan produksi meningkat. Selain itu, transisi menuju energi bersih juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap sistem kelistrikan yang masih bergantung pada pembangkit fosil.
Dalam forum COP31, INDEF–GTI menyoroti perlunya penyesuaian kontrak listrik agar pengurangan pasokan dari pembangkit batu bara tidak menimbulkan beban keuangan yang sama bagi PLN. Bagi daerah penghasil batu bara, perubahan tersebut juga perlu diantisipasi melalui pengembangan sumber pendapatan dan lapangan kerja alternatif. Dengan demikian, percepatan energi terbarukan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan tenaga kerja.
Pengembangan PLTS di kawasan industri menawarkan peluang investasi dan aktivitas ekonomi baru bagi Indonesia. Namun, potensi tersebut baru dapat memberikan manfaat apabila didukung proses perizinan yang lebih efisien, jaringan listrik yang memadai, serta keterlibatan industri dalam negeri.