Pemerintah Berencana Kurangi Subsidi BBM, Luhut Ungkap Skenarionya
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara atas rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dia menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga.
Dia menjelaskan subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung APBN mencapai Rp502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, subsidi dan kompensasi bisa membengkak lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, Harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).
1. Pemerintah juga akan membatasi volume BBM
Pemerintah juga menyiapkan skenario berupa pembatasan volume BBM. Oleh karenanya pemerintah mendorong penggunaan MyPertamina.
Saat ini masyarakat diminta untuk mendaftarkan kendaraannya di situs web MyPertamina dengan mengisi data untuk memastikan bahwa BBM subsidi dibeli oleh orang yang tepat alias yang benar-benar membutuhkan.
"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," tutur Luhut.
2. Pemerintah berhati-hati mengubah kebijakan BBM
Luhut memastikan bahwa pemerintah akan memperhitungkan rencananya dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” lanjutnya.
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
3. Keputusan akhir ada di Jokowi
Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan subsidi dan kompensasi BBM berada di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," katanya.
