Pemerintah Nego ke China agar Bunga Utang KCJB Turun

13 Apr 2023, 11:52 WIB

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah berupaya untuk menegosiasikan bunga pinjaman (interest rate) dengan China Development Bank (CDB). Pinjaman itu terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Sebenarnya, pemerintah sudah sempat mendapat keringanan bunga pinjaman, dari awalnya empat persen menjadi 3,4 persen. Kini, pemerintah ingin bernegosiasi kembali dengan CDB agar bunga utang dapat turun menjadi tiga persen.

"Sedang kami negosiasikan dengan skema jaminannya. Nanti, mungkin harusnya dalam dua minggu ke depan. Semoga sudah dapat respons yang lebih baik dari mereka. Kami sedang susun perjanjiannya. Mereka sebelumnya sudah menurunkan di 3,4 persen, kami masih coba di tiga persen," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjosaat, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/4/2023)

1. Beban bunga terkerek karena US Treasury naik

Ilustrasi beban utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Tiko menjelaskan mulanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berupaya negosisasi bunga utang menjadi dua persen saat CDB mematok bunga empat persen.

Namun, untuk negosiasi bunga utang menjadi dua persen sudah tidak dilakukan. Hal ini mempertimbangkan kenaikan US Treasury yang juga naik dari sebelumnya dua persen menjadi empat hingga lima persen. Situasi ini juga akan memengaruhi bunga utang yang juga ikut naik.

"Jadi, ya memang wajar lah kalo naik. Tapi, saya rasa naiknya masih sangat wajar karena ini tenor panjang, lebih dari 30 tahun dan interest rate lebih dari 10 tahun. Jadi sangat lunak sih utangnya, cukup bagus kok," kata dia.

2. Tenor pinjaman 30-40 tahun

Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, menjelaskan dalam negosiasi yang dilakukan dengan CBD, tenor pinjamannya sekitar 30 sampai 40 tahun.

"Kalau kita bisa bayar 30 tahun buat apa diperpanjang 40. Sebab, kan kita bayar bunga terus, ngapain. Kami minta kisaran 30 sampai 40," katanya.

Namun, Indonesia masih melakukan negosiasi agar memperoleh grace period atau masa tenggang sekitar 10 sampai 15 tahun. Grace period adalah periode waktu yang diberikan pada pinjaman di mana peminjam tidak perlu membayar uang kepada penerbit pinjaman, dan peminjam tidak dikenai denda karena tidak membayar.

"Yang paling penting, grace periode, kami lagi minta 10 sampai 15 tahun," ujarnya/

3. PT PII siap beri penjaminan proyek KCJB

Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun, Ahmad Dawami selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun, Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun melakukan penandatanganan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Jawa Timur, Selasa (20/9). (Dok. PT PII)

Dihubungi terpisah, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin atas pinjaman (utang) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Utama PT PII, Wahid Sutopo, mengatakan PII dimandatkan pemerintah untuk menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada IDN Times, Kamis (13/4/2023).

Meskipun hingga saat ini PT PII belum mendapatkan penugasan untuk menjamin pembayaran utang proyek kereta cepat ke China, Wahid mengaku PT PII siap. Ia mengatakan bakal mempersiapkan segala aspek dengan baik.

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Wahid.