Pemerintah Pastikan Belum Ada Sepeser pun APBN di Proyek Kereta Cepat
Bogor, IDN Times - Pemerintah belum memutuskan penggunaan uang negara dalam APBN untuk mendanai pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hingga kini masih dilakukan pembahasan secara internal di pemerintahan.
"Sampai dengan saat ini, alokasi untuk kebutuhan intervensi di KA Cepat itu belum ada. Tapi memang sudah ada pembahasannya," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat (4/11/2022) malam.
1. Pembahasan terus dilakukan lintas kementerian dan lembaga
Dia menjelaskan, pembahasan dalam menentukan apakah APBN perlu intervensi untuk proyek kereta cepat, belum final. Sebab, pada prinsipnya pembangunan kereta cepat menggunakan skema business to business.
"Nah sehingga kalau memang dalam pelaksanaan pembangunannya itu terjadi katakan tambahan biaya, pembengkakan biaya, itu apakah memang tambahannya harus disupport oleh APBN? Nah ini sedang dibahas," tuturnya.
Jadi, saat ini antara Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan juga konsorsium KCJB yang mewakili pemerintah Indonesia, masih terus membicarakan seperti apa polanya. Pemerintah tidak ingin salah dalam mengambil keputusan
"Karena kalau amanahnya itu tidak melibatkan pemerintah dalam hal ini. Nanti kalau APBN-nya masuk jangan-jangan malah salah. Nah, ini sedang didalami, termasuk juga melibatkan pihak Kejagung untuk minta fatwa hukumnya seperti apa. Jadi ini sampai sekarang belum ada, makanya saya mencoba ikuti bagaimana pengelolaan belanja kita dari hari ke hari," ujarnya.
2. Luhut sebut persoalan pembengkakan biaya kereta cepat sudah selesai
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, persoalan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah diselesaikan.
Luhut mengatakan, pembengkakan biaya proyek salah satunya disebabkan kondisi tanah yang bergoyang, sehingga berdampak ke tiga terowongan dalam mega proyek tersebut.
"Kereta cepat saya kira bagus, cost overrun kita sudah selesaikan. Sebenarnya cost overrun itu banyak akibat kerusakan tanah akibat memang goyang. Ada 3 tunnel saya kira yang terganggu. Tapi saya kira sudah selesai," kata Luhut usai menghadiri acara Peluncuran Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) Perusahaan-perusahaan China di Indonesia, Jumat (28/10/2022).
3. China dan Indonesia sudah sepakati pembayaran pembengkakan biaya proyek KCJB
Luhut memastikan, konsorsium BUMN dan perusahaan China sudah sepakat dalam pembayaran pembengkakan biaya proyek tersebut.
"Sudah ketemu angkanya. Nanti kan tanggal 16 ada dynamic test," ucap Luhut.
Dynamic test atau tes dinamis proyek KCJB, yang akan digelar pada 16 November 2022, akan dihadiri oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Presiden China, Xi Jinping. Proyek tersebut juga ditargetkan rampung pada pertengahan 2023.
"(Presiden Xi Jinping) dari Bali akan melihat dynamic test. Dan itu Juni-Juli tahun depan sudah commissioning," ucap Luhut.
