China Rilis Panduan E-Commerce Baru Usai Desakan Keamanan dari Uni Eropa
- Pemerintah China merilis pedoman baru e-commerce untuk meningkatkan transparansi, keamanan produk, dan keselarasan dengan standar internasional setelah tekanan dari Uni Eropa terkait rantai pasok digital.
- Aturan hasil kolaborasi enam lembaga China ini mencakup pembentukan zona percontohan lintas negara, jalur cepat perdagangan global, serta dukungan digitalisasi bagi UKM dan wilayah pedesaan.
- Kebijakan baru ini dinilai sebagai langkah diplomatik penting untuk meredakan ketegangan dagang dengan Uni Eropa, meski efektivitasnya masih menunggu bukti dari kepatuhan perusahaan besar.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China resmi merilis pedoman baru untuk sektor e-commerce pada Senin (6/4/2026). Aturan ini dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan pasar domestik dengan standar internasional yang menuntut transparansi dan tanggung jawab lebih tinggi terkait keamanan produk.
Langkah Beijing ini merupakan respons strategis terhadap tekanan global mengenai keamanan rantai pasok digital. Kebijakan ini sekaligus memperkuat posisi China sebagai pemimpin pasar e-commerce dunia yang patuh pada aturan perlindungan konsumen lintas negara.
1. Uni Eropa inspeksi peredaran barang berbahaya
Sebelumnya, Delegasi Parlemen Uni Eropa yang dipimpin oleh Ketua Komite Pasar Internal dan Perlindungan Konsumen, Anna Cavazzini, berkunjung ke China pada 31 Maret hingga 2 April 2026. Delegasi tersebut meninjau langsung operasional platform raksasa seperti Alibaba, Shein, dan Temu, serta mengecek mekanisme pengiriman paket kecil di Bandara Internasional Pudong. Saat ini, paket-paket kecil tersebut mendominasi 91 persen dari total pengiriman internasional ke Eropa.
Eropa menyoroti secara serius risiko kesehatan dan keselamatan dari produk yang tidak sesuai standar, terutama mainan, alat elektronik, dan pakaian. Laporan Safety Gate mencatat lebih dari 2.000 peringatan bahaya untuk produk-produk asal China sepanjang tahun 2025. Terkait hal ini, Cavazzini menekankan pentingnya standar global yang seragam.
"Meski semua konsumen berhak mendapatkan produk dengan harga terjangkau, mereka tidak boleh merasa khawatir akan kesehatan dan keselamatan saat berbelanja," tegas Cavazzini, dilansir The Independent.
Dalam pertemuan tertutup di Beijing, delegasi Uni Eropa juga menyinggung ketidakseimbangan akses pasar dan kelebihan produksi yang memicu banjir barang murah dari China. Hal ini dinilai mengancam persaingan usaha yang adil di Eropa.
Sebagai langkah antisipasi, Uni Eropa telah memperbaiki sistem bea cukainya pada Maret 2026, yang memungkinkan pengenaan denda besar bagi platform digital yang gagal mencegah penjualan barang ilegal atau berbahaya. Cavazzini pun memberi peringatan agar China segera menyempurnakan sistem pengawasan ekspor mereka.
"Kami ingin melihat perbaikan yang cepat dan memastikan peringatan kami ditanggapi dengan serius oleh pemerintah serta perusahaan di China," tambahnya.
2. Enam lembaga China bangun "jalur cepat" perdagangan global
Pedoman baru e-commerce ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) dengan lima lembaga negara lainnya, termasuk kementerian industri, pertanian, pariwisata, serta regulator internet dan pasar nasional. Tujuannya adalah merumuskan aturan yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan.
Kebijakan ini mengatur pembentukan zona percontohan e-commerce lintas negara, penyelarasan aturan perdagangan digital internasional, dan pembuatan "jalur cepat". Jalur ini dirancang untuk mempermudah masuknya produk berkualitas dari luar negeri ke pasar China.
"Kami akan mendorong perusahaan e-commerce untuk membangun pusat pengadaan langsung di luar negeri, menambah impor produk bermutu, dan membuat jalur cepat agar barang dari seluruh dunia mudah masuk ke pasar China," tulis pernyataan resmi Pemerintah China, dilansir CGTN.
Selain itu, panduan ini memprioritaskan transformasi digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta perluasan e-commerce ke wilayah pedesaan melalui program Digital Business Revitalizing Agriculture. Pemerintah kini juga mewajibkan platform e-commerce untuk menyeleksi penjual lintas negara dengan ketat.
3. Langkah awal redakan konflik dagang
Pengamat ekonomi internasional menilai penerbitan aturan ini sebagai kemajuan diplomasi yang krusial. Namun, efektivitasnya dalam meredam sengketa perdagangan masih harus dibuktikan langsung pada kepatuhan operasional raksasa ritel seperti Shein dan Temu.
Peneliti senior di Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura, Dr. Chen Bo, menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengakuan China atas kekhawatiran global terkait standar keamanan produk.
"Kebijakan ini menunjukkan komitmen China untuk memajukan e-commerce dunia, karena kekhawatiran Uni Eropa sesungguhnya juga dirasakan oleh negara-negara maju lainnya," papar Dr. Chen.
Kunjungan delegasi Uni Eropa yang berujung pada pengumuman kebijakan baru ini mengisyaratkan adanya iktikad baik kedua pihak untuk memulihkan hubungan, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan isu pembatasan ekspor mineral penting.
Meskipun aturan baru ini tidak menyebut Eropa secara eksplisit, langkah China menyesuaikan regulasinya dengan standar internasional dianggap sebagai pijakan awal yang positif. Meski demikian, Dr. Chen memberikan catatan kritis.
"Langkah kebijakan ini merupakan langkah positif untuk meredakan masalah e-commerce antara China dan Uni Eropa, namun kecil kemungkinan bisa menyelesaikan seluruh perselisihan secara total," pungkasnya.
