Pemerintah Tambah Anggaran Bansos Rp8 Triliun untuk 3 Bulan

24 Jul 2023, 12:34 WIB

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp8 triliun untuk bantuan pangan bagi masyarakat. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bapak presiden bahkan sudah meminta untuk kita menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin, kita akan tambahkan Rp8 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juli, di Jakarta, Senin (24/7/2023).

1. Bantuan beras diberikan 3 bulan

Beras medium Bulog untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Bendahara Negara itu menuturkan, kelompok atau keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras hingga 10 kilogram per bulan yakni periode Oktober-Desember. Sehingga total beras yang akan diterima masyarakat yaitu 30 kilogram.

"Ini tambahan bansos kita rasakan memerlukan diperkuat untuk saat guncangan dan tekanan masih kita lihat dan pemulihan ekonomi jangan sampai tinggalkan kelompok yang paling rentan," jelasnya.

2. Belanja Non-KL dinikmati langsung oleh masyarakat

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Realisasi belanja negara hingga Juni mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41 persen dari target APBN tahun ini. Untuk belanja kementerian/lembaga Rp417,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp474,4 triliun.

"Belanja non K-L didominasi oleh belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Artinya APBN sangat diandnalkan kelompok rentan dan miskin," jelasnya.

Rinciannya, untuk program keluarga harapan (PKH) mencapai Rp14,7 triliun yang dinikmati oleh 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian kartu sembako sebesar Rp22,3 triliun yang diberikan kepada 18,7 juta KPM.

"Ini artinya pemerintah mengeluarkan Rp3,7 triliun untuk belanja untuk kartu sembako di setiap bulannya yang diperuntukkan untuk 18,7 juta keluarga sangat rentan. Total belanja kartu sembako mencapai Rp22,3 triliun," jelasnya.

3. Januari-Juni, pemerintah bayar PBI JKN keluarga rentan dan miskin Rp23,2 triliun

ilustrasi BPJS Kesehatan (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Disisi lain, pemerintah juga membayarkan PBI JKN untuk keluarga rentan dan miskin untuk mendapatkan akses kesehatan. Dalam catatannya, pemerintah membayarkan sebesar Rp3,9 triliun untuk setiap bulannya.

"Kami membayarkan PBI JKN untuk 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS kesehatan oleh APBN. Jadi jumlahnya selama 6 bulan (Januari-Juni) yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp23,2 triliun. Ini menjadi belanja APBN yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin," tegasnya.