Pemerintah Tarik Utang Rp250 Triliun per Maret, Melonjak Rp30 T!
- Menteri Keuangan telah merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp250 triliun hingga akhir Maret 2025, naik Rp30 triliun dari bulan sebelumnya.
- Strategi frontloading diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara.
- Defisit APBN hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp104,2 triliun, setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir Maret 2025 telah merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp250 triliun. Angka itu melonjak Rp30 triliun dibandingkan bulan sebelumnya dan mencakup 40,6 persen dari target pembiayaan anggaran tahun senilai Rp616,2 triliun.
"Ada kenaikan Rp30 triliun. Dari (rencana) pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun itu sudah terealisasi 40,6 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).
1. Pemerintah terapkan strategi frontloading
Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun itu merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal). Strategi tersebut diambil pemerintah untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara.
“Tahun ini, ketidakpastian even higher dari Presiden AS Donald Trump, ekpekstasi inflasi di AS meningkat, Fed Fund Rate jadi dalam posisi sulit keputusan menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga cenderung bertahan tinggi dan hubungan Trump dengan Fed Chairman (Gubernur The Fed Jerome Powell) tidak terlalu baik yang terlihat dan menimbulkan tambahan risiko," kata Sri Mulyani.
2. Defisit APBN per Maret tembus Rp104,2 triliun
Di samping itu, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp104,2 triliun. Angka ini setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Capaian tersebut menunjukkan adanya pelebaran defisit dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada Januari 2025, defisit tercatat sebesar Rp23,5 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp31,2 triliun pada Februari.
"Jadi defisit Rp104,2 triliun, itu artinya 16,9 persen dari target. Target defisit APBN dirancang untuk melakukan countercylical mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo tapi tetap terukur," kata dia.
3. Pendapatan negara capai Rp516,2 triliun
Adapun pendapatan negara hingga kuartal I-2025 tercatat mencapai Rp516,2 triliun atau 17,2 persen dari target tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.Kemudian penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 14,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,2 triliun.
Dari sisi belanja, realisasi hingga Maret 2025 telah mencapai Rp620,3 triliun atau sekitar 17,1 persen dari pagu belanja tahun ini. Komponen tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun.
"Keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp17,5 triliun. Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang mencatatkan surplus Rp122,1 triliun dan kita akan tetap menjaganya sesuai UU APBN," tuturnya.
