Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

13 Nov 2026, 11:03 WIB2 min read

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi utang (vecteezy.com/Dilok Klaisataporn)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026, atau 75,6 persen dari target APBN.
Penerbitan SBN menjadi sumber terbesar dengan realisasi Rp586,1 triliun, sedangkan pinjaman mencapai Rp43,2 triliun.
Pengadaan utang mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah dan dinamika pasar untuk menekan biaya pembiayaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

31 Oktober 2026

Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp629,3 triliun.

akhir Oktober 2026

Pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman mencapai Rp43,2 triliun.

Jumat (13/11/2026)

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi pembiayaan utang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Who?
Pemerintah dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Where?
Konferensi pers berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
When?
Realisasi tercatat hingga 31 Oktober 2026 dan disampaikan pada Jumat (13/11/2026).
Why?
Pengadaan utang mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan.
How?
Pembiayaan berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp586,1 triliun dan pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah sudah mengambil utang Rp629,3 triliun sampai akhir Oktober 2026. Uang itu berasal dari surat berharga dan pinjaman. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah memilih waktu mengambil utang dengan melihat kebutuhan uang dan keadaan pasar. Sekarang, jumlah utang itu sudah mencapai sebagian besar target APBN.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan waktu penerbitan utang. Perhatian pada kebutuhan kas dan kondisi pasar menunjukkan adanya upaya mengatur pengadaan utang serta menjaga biaya pembiayaan tetap serendah mungkin, sambil memastikan ketersediaan dana untuk membiayai APBN tetap terjaga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 75,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang tercatat lebih tinggi dari Rp570,7 triliun atau 73,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).

1. Penerbitan SBN capai Rp586,1 triliun

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari total pembiayaan utang tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber terbesar dengan realisasi Rp586,1 triliun. Jumlah itu mencapai 73,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Realisasi penerbitan SBN tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp538,7 triliun. Namun, capaian tahun lalu sudah mencapai 83,8 persen dari target APBN sebesar Rp642,6 triliun.

"Ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ujar Suahasil.

2. Pembiayaan dari pinjaman lampaui target

Ilustrasi surat pinjaman (Pexels.com/RDNEStockProject)

Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman mencapai Rp43,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Realisasi tersebut sudah mencapai 132,1 persen dari target APBN sebesar Rp32,7 triliun.

Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp32,1 triliun. Saat itu, realisasi pinjaman baru mencapai 24 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp133,3 triliun.

3. Pemerintah tetap hati-hati menarik utang

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Suahasil menjelaskan, pemerintah mengatur waktu pengadaan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas dan kondisi pasar. Pemerintah memilih waktu penerbitan yang dinilai bisa menekan biaya pembiayaan serendah mungkin.

Pengadaan utang tetap harus memperhitungkan kebutuhan kas pemerintah agar ketersediaan dana untuk membiayai APBN tetap terjaga. Selain itu, dinamika pasar keuangan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu penerbitan utang.

"Kami harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada. Kami juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," kata Suahasil.