Jakarta, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp90,8 triliun atau 0,43 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB).
"Situasi APBN pada bulan pertama mengalami surplus Rp90,8 triliun atau 0,43 persen dari PDB, dan untuk keseimbangan primer bahkan surplus Rp113,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBNKita, Rabu (22/2/2023).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, realisasi pendapatan negara di Januari mencapai Rp232,2 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp186,3 triliun (pajak Rp162,2 triliun, kepabeanan dan cukai Rp24,1 triliun), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp45,9 triliun.
"Pendapatan negara naik 48,1 persen (year-on-year/yoy). Ini adalah kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan akhir tahun 2022, mencapai Rp232,2 triliun atau 9,4 persen dari target. Ini mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan," tuturnya.
Tercatat bahwa realisasi belanja negara mencapai Rp141,4 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp83,2 triliun (kementerian/lembaga Rp28,7 triliun dan non kementerian/lembaga Rp54,5 triliun). Sedangkan belanja transfer ke daerah sebesar Rp58,2 triliun.
"Belanja negara di satu sisi juga tetap tumbuh Rp141,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen year-on-year. Ini adalah 4,6 persen dari target," tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan, pada Januari 2022, APBN juga surplus Rp29,6 triliun. Jadi, dibandingkan dari tahun lalu, surplus di Januari 2023 naik lebih dari 3 kali lipat.
"Makanya kalau kita lihat growth-nya 207 persen. Ini adalah surplus APBN yang sangat tinggi. Dibandingkan tahun 2021 Januari waktu itu kita sudah defisit Rp45,5 triliun," ujarnya.
Hal di atas, tambah dia, memperlihatkan konsolidasi fiskal tahun lalu yang sudah menunjukkan kinerja APBN yang positif, diharapkan momentum konsolidasi dan penyehatannya dapat tetap terjaga.