Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menduga ada permainan partai politik dalam program Kartu Prakerja. Terlebih dengan besar anggaran yang mencapai Rp5,6 triliun.
"Saya duga ada permainan yang melibatkan partai politik dalam program Kartu Prakerja," sebut Huda saat dihubungi IDN Times, Sabtu (2/5).
Huda menilai ada beberapa kejanggalan dalam program ini. Pertama, ia mempertanyakan kenapa Kartu Prakerja masuk di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Padahal, jika berbicara teknis, seharusnya program ini tidak berada di bawah kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu melainkan langsung di bawah kementerian teknisnya yaitu Kemenaker.
"Pasti akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih Menko Perekonomian saat ini dipegang oleh orang partai," ujar Huda.
Alasan kedua, Huda menilai program ini bisa menjadi kendaraan pencitraan politik bagi si 'empunya' program ini. "Saya jadi inget program dana desa yang ada tarik menarik antar kepentingan parpol. Program kartu Prakerja juga sama," kata Huda.
Huda juga mengkritik bahwa program ini tidak menjamin peserta akan mendapat pekerjaan. "Ini program cuma pengen terlihat bansos (bantuan sosial) tapi kementerian terkait terlihat memaksakan program Kartu Prakerja jalan. Jadi pemerintah saat ini menghambur-hamburkan uang di mana saat ini negara sedang butuh-butuhnya anggaran," kata Huda.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pernah menjelaskan bahwa urusan Kartu Prakerja berada di bawah Kemenko Perekonomian. Bahkan, dia menyebut, pemilihan platform digital yang diajak bekerja sama pun menjadi urusan Kemenko Perekonomian.
Menurutnya, Kemenkominfo hanya menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan Kartu Prakerja saja. "Untuk menentukan platform mana yang digunakan atau aplikasi mana yang digunakan, dipakai sebagai rekan kerja Kartu Prakerja itu ada di Kemenko Perekonomian," kata Johnny saat melakukan siaran langsung di Instagram IDN Times, Selasa (14/4).