Pengguna Pertamax Beralih, Pemerintah Jamin Stok Pertalite Aman
- Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan stok Pertalite aman meski terjadi lonjakan pengguna akibat peralihan dari Pertamax, dengan pengawasan distribusi ketat agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
- Kenaikan harga Pertamax membuat selisih harga dengan Pertalite melebar, mendorong banyak pengguna beralih ke BBM bersubsidi dan berpotensi menambah beban subsidi pemerintah.
- Pengamat menilai migrasi besar-besaran ke Pertalite bisa meningkatkan kebutuhan nasional sehingga kuota perlu ditambah untuk mencegah kelangkaan dan dampak sosial yang lebih luas.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin stok Pertalite tetap aman meski terjadi peralihan sebagian pengguna Pertamax ke bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, realisasi konsumsi Pertalite hingga kini masih sesuai. Menurut dia, pemerintah terus menjaga ketersediaan stok sehingga pasokan tetap tersedia.
"Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita me-manage pola suplainya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
1. Percepat distribusi Pertalite ke SPBU
Laode mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi menyusul meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang menyebabkan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Tim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahkan bekerja selama 24 jam untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Upaya yang dilakukan antara lain meminta Pertamina mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.
Volume pasokan harian pada dasarnya tetap tersedia, namun pengiriman perlu dipercepat karena lonjakan kebutuhan di lapangan. Laode juga menyebut kondisi distribusi pada malam hari mulai membaik dibandingkan siang hingga sore sebelumnya.
"Jadi, bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim sejumlah itu. Tapi karena yang butuh panjang maka jumlahnya kan jadi harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," tuturnya.
2. Kenaikan harga Pertamax picu migrasi ke Pertalite
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kenaikan harga Pertamax membuat selisih harga dengan Pertalite semakin lebar. Kondisi itu dinilai berpotensi mendorong pengguna Pertamax beralih ke Pertalite.
Menurut Fahmy, perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi berpotensi meningkatkan beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Alhasil, tujuan untuk mengurangi beban APBN melalui penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai tidak akan tercapai.
"Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
3. Kuota Pertalite berpotensi membengkak
Fahmy juga mengingatkan perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite berpotensi meningkatkan kebutuhan Pertalite secara nasional. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat mendorong perlunya penambahan kuota Pertalite.
Dia menilai apabila kuota tidak disesuaikan setelah kenaikan harga Pertamax, maka risiko kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di SPBU dapat meningkat. Situasi tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
"Kalau tidak ada penambahan kuota Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara," ujar dia.
