Pengusaha Batu Bara Minta Kejelasan Transisi Ekspor Lewat DSI

Sebagai salah satu sektor krusial yang menopang perekonomian negara, industri pertambangan membutuhkan kejelasan terkait prosedur pelaporan serta sejauh mana keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM dalam skema baru.

Di samping itu, pihak IMA mengingatkan agar kontrak-kontrak kerja sama jangka panjang yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjualan jangka pendek, tetap dihormati dan dijaga keabsahannya.

Bagi para pelaku industri, kejelasan serta konsistensi dalam kontrak menjadi pegangan utama untuk memastikan kelangsungan operasional usaha sekaligus melindungi investasi yang telah mereka tanamkan.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memastikan PT DSI yang didirikan buat menjadi badan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, telah resmi berdiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan menjadi BUMN, maka negara melalui BP BUMN mengantongi satu persen saham Seri A Dwiwarna di PT DSI.

“Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan,” kata Dony di Gedung DPR RI, di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Managing Director Stakeholders Management Danantara, Rohan Hafas mengatakan para perusahaan yang bergerak di sektor SDA yang menjual hasil produksinya ke DSI akan mendapat harga sesuai pasar.

“Saya enggak akan membunuh pengusaha. Jadi bukan ada uncertainty. Harganya akan sebagus harga di pasar,” tutur Rohan di Wisma Danantara Jakarta, Rabu (20/5/2026).

​Rohan memastikan harga beli komoditas akan tetap mengikuti acuan harga pasar internasional, seperti yang berlaku pada minyak mentah dan kelapa sawit. Dia menjelaskan hadirnya DSI adalah untuk menghapus praktik manipulasi harga atau under-invoicing yang kerap merugikan negara.