Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), Muhammad Akbar. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

  • ALFI usulkan pendirian Badan Logistik Nasional (BLN) kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran
  • BLN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik, menarik investasi, dan mendongkrak kinerja industri manufaktur

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendirikan Badan Logistik Nasional (BLN).

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan mengatakan, Badan Logistik Nasional bisa mengkoordinir segala kebutuhan dan juga penyelesaian masalah logistik yang ada di Indonesia, sehingga akan menjadi terobosan baru dalam membenahi tata kelola ekosistem logistik nasional.

“Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional,” kata Akbar usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10/2024).

1. Efisiensi sektor logistik bisa dongkrak kinerja industri manufaktur Indonesia

ilustrasi pabrik (IDN Times/Muhammad Surya)

Akbar menyampaikan, berdasarkan data Bappenas, perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp400 triliun, dan memberikan kontribusi bagi negara.

Dengan BLN yang bisa mendorong efisiensi logistik di Indonesia, menurutnya, bisa menarik lebih banyak investasi dari dalam dan luar negeri, hingga optimalisasi pendapatan sektor logistik. Tak hanya itu, Akbar mengatakan, efisiensi logistik juga bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur.

"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ucap Akbar.

2. Buat atasi carut-marut ekosistem logistik di RI

Ilustrasi Ekspor. (IDN Times/Aditya Pratama)

Akbar melanjutkan, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini berdampak besar dalam mengurai carut-marutnya sektor logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antarkementerian," tutur Akbar.

3. Bakal jadi batu loncatan sektor logistik RI

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Akbar mengingatkan, persoalan regulasi pada pertengahan tahun lalu yang berdampak terhadap 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak. Akbar menyebut penyumbatan ribuan kontainer di dua pelabuhan utama memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.

"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," kata dia.

Dengan adanya BLN, Akbar menyebut, ada satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian. Hal itu akan menjadi sebuah batu loncatan bagi sektor logistik nasional.

"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," ujar Akbar.

Editorial Team