Jakarta, IDN Times - Pada awal bulan ini, Danantara Indonesia membeberkan adanya temuan rekayasa keuangan dalam laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero) yang terakumulasi selama bertahun-tahun.
Perusahaan pun melakukan pembenahan laporan keuangan bersama Danantara dan Badan Pengaturan (BP) BUMN. Dari proses audit pada laporan keuangan 2023-2025, ditemukan adanya koreksi Rp9 triliun.
BP BUMN menyatakan, koreksi Rp9 triliun utamanya berasal dari kewajiban dana pensiun hingga penyisihan piutang.
Pembenahan laporan keuangan itu diharapkan dapat memperkuat fundamental perusahaan dan memulihkan kesehatan keuangan.
"Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles. Proses ini kita lakukan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN tangguh ke depannya," kata Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria dikutip Jumat, (24/7/2026).
Proses audit dan pembenahan laporan keuangan PT Pos Indonesia periode 2023-2025 itu ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2026.
Proses audit dilakukan dengan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan dan komponen biaya.
Kemudian, langkah itu dilanjutkan dengan penerapan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan melalui pelibatan intercompany untuk mempercepat penurunan utang perusahaan.
Dony menekankan seluruh langkah perbaikan harus berorientasi pada penguatan fundamental bisnis dan memiliki target yang terukur agar dapat dikawal secara konsisten.
"Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kita hanya akan mengontrol berdasarkan itu," ucap Dony.
Targetnya, upaya ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi negara.