Jakarta, IDN Times - Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki urgensi dalam pengawasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dengan catatan, apabila ormas diberikan jabatan struktural dalam Danantara untuk mengawasi lembaga tersebut.
“Begitu juga dengan ormas, gak ada urgensinya ormas masuk dalam kepengurusan Danantara,” kata Herry kepada IDN Times, Selasa (18/2/2025).
Menurut Herry, ormas boleh saja mengawasi, asal dari luar lembaga, dan tidak diberikan jabatan dalam Danantara.
“Boleh saja mengawasi, tapi jangan masuk dalam struktur,” ucap Herry.
Soal ajakan mantan Presiden ikut mengawasi Danantara, menurut Herry, ada potensi mencampurkan kepentingan partai politik. Sebab, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pengurus partai politik. Mega masih menjabat sebagai Ketua Umum PDIP dan SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Mantan presiden kita kan tinggal 3, Pak SBY, Pak Jokowi, sama Bu Mega. Dua di antaranya pengurus aktif parpol. Itu kan sama saja mencampuradukkan pengelolaan BUMN dengan orang-orang parpol yang selama ini dilarang menurut regulasi,” kata Herry.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan meluncurkan Danantara pada Senin (24/2) mendatang. Dalam perayaan HUT Gerindra pada Sabtu (15/2), Prabowo mengajak presiden pendahulunya membantu mengawasi Danantara. Dalam HUT tersebut, hadir Presiden ketujuh Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden keenam Try Sutrisno.
Prabowo juga mengajak organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ikut mengawasi.
“Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, dari KWI dan yang lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo di Sentul, Bogor.