Prabowo Mau Hilirisasi Tak Ketergantungan Modal Asing

18 Jan 2025, 16:12 WIB

Trio Hamdani

Presiden Prabowo Subianto. (YouTube/Sekretariat Kepresidenan)

Intinya sih...

Pemerintah mendorong pembiayaan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.
Keterlibatan institusi keuangan domestik diharapkan memperkuat sektor keuangan nasional dan mendorong kemandirian ekonomi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mau mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing dengan mendorong pembiayaan domestik dalam mendukung kebijakan hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, pelibatan lembaga keuangan domestik menjadi strategi utama untuk mendukung kebijakan hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

1. Keterlibatan institusi keuangan domestik dorong kemandirian ekonomi

Ilustrasi rupiah. (dok. BNI)

Bahlil menyebut, keterlibatan institusi keuangan domestik sebagai peluang memperkuat sektor keuangan nasional dan mendorong kemandirian ekonomi.

Langkah tersebut, katanya, sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang menekankan hilirisasi sebagai strategi meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah dalam negeri.

Dia menambahkan, Kementerian ESDM akan menjadi pusat koordinasi Satgas selama lima tahun untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo.

"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi," paparnya.

2. Pemerintah libatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem, Cilegon, Banten, Sabtu (21/12/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utamanya adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO), yang saat ini sudah mencapai B40 dan ditargetkan menjadi B50 pada 2026.

Bahlil menegaskan proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri. Dia juga menyatakan hilirisasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia," kata Bahlil.

3. Prabowo percayakan Bahlil pimpin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meninjau PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Sabtu (21/12/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Prabowo Satgas Hilirisasi dan Ketahanan dipimpin oleh Bahlil. Satgas dibentuk untuk mempercepat hilirisasi sektor mineral, batu bara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Tugas utama satgas meliputi peningkatan koordinasi perumusan kebijakan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, merumuskan standar prioritas kegiatan usaha, memetakan wilayah usaha potensial, serta merekomendasikan proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Selain itu, Satgas juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi.

Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, diharapkan koordinasi dan implementasi kebijakan hilirisasi serta ketahanan energi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.