Presiden Terpilih Harus Benahi Ekonomi Secara Bertahap
Jakarta, IDN Times - Presiden dan wakil presiden terpilih diminta konsisten melakukan pembenahan ekonomi secara bertahap. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengatakan, investasi teknologi asing dibutuhkan untuk menopang kebutuhan pembangunan dalam negeri, terutama kalau barang-barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri.
"Implementasi tersebut secara bersamaan perlu diiringi dengan pengembangan teknologi produsen domestik dan investor lokal secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus mendukung hal ini melalui revisi kebijakan-kebijakan terkait kewirausahaan dan perdagangan," kata Diheim melalui keterangan tertulis, Senin (22/4).
1. Kebijakan kewirausahaan dan perdagangan harus saling mendukung
Menurut Diheim, kebijakan terkait kewirausahaan dan perdagangan idealnya harus saling mendukung satu sama lain. Selain menciptakan iklim usaha kondusif, ada kemudahan untuk memulai usaha.
"Kebijakan perdagangan juga perlu dibenahi agar produk hasil wirausaha bisa menjangkau pasar yang luas,” jelasnya.
2. Perlu sinkronisasi prosedur antara pemda dengan pemerintah pusat
Diheim mengatakan, pembenahan yang perlu dilakukan pada sektor kewirausahaan meliputi sinkronisasi prosedur birokrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu, kemudahan dalam pemenuhan prasyarat untuk registrasi suatu usaha secara resmi.
"Masih banyak komunitas di berbagai penjuru Tanah Air yang secara infrastruktur sulit untuk dijangkau oleh sistem Online Single Submission. Belum lagi penyebaran informasi mengenai registrasi yang belum komprehensif, banyaknya dokumen-dokumen prasyarat, dan sistem yang bentrok antara kebijakan pusat dengan daerah," tuturnya.
Proses yang rumit, kata Diheim, menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk registrasi usaha paling cepat selama 23 hari. Apabila persyaratan dokumen bisa didapatkan secara cepat dan prosedur registrasi dipersingkat, proses registrasi usaha di Indonesia berpotensi untuk dipotong menjadi 6 hari saja.
3. Komoditas pangan masih dikendalikan oleh BUMN
Untuk bidang pangan, kata Diheim, rantai komoditas konsumsi rakyat di Indonesia cenderung lebih banyak dikendalikan oleh BUMN. Selain itu, peran swasta di pasar domestik masih dibatasi oleh kebijakan kementerian-kementerian terkait.
"Harga komoditas bahan pangan utama seperti beras, gula, dan daging-dagingan, masih terlampau mahal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan India," kata dia.
4. Pembatasan kebijakan tangan mengakibatkan harga tetap tinggi
Menurut Diheim, indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar. Jika kebijakan pangan terus dibatasi, tidak dilakukan upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi dan masih ada pembatasan peran swasta di pasar, harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi.
"Untuk menutupi kesenjangan tersebut, perlu pertimbangan untuk melibatkan swasta dalam melakukan perdagangan komoditas pangan," kata Diheim.
5. Pihak swasta dapat memperkuat distribusi
Diheim mengatakan, pihak swasta dapat membantu memperkuat distribusi yang lebih efisien. Hal itu berpotensi memperkuat teknologi produksi domestik serta membantu peranan Bulog dalam melakukan impor pangan pada tingkat harga yang efisien.
"Apabila laju pasokan pangan ke pasar lebih cepat karena rantai distribusi yang lebih singkat, diiringi peningkatan produktivitas yang tinggi, pasokan pangan domestik bisa memenuhi permintaan di pasar. Selain itu, komoditas menjadi lebih murah untuk dibeli oleh konsumen masyarakat kelas ekonomi bawah rata-rata," ungkapnya.
