Proyek Kereta Cepat Bakal Disuntik Pemerintah Rp4,3 Triliun

08 Nov 2021, 22:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dana ini rencananya dikucurkan sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity modal proyek tersebut.

"Proyek ini yang tadinya bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN, namun karena KAI terdampak COVID-19 dan mengalami penurunan penumpang maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (8/11/2021).

1. Suntikan dana masih menunggu negosiasi Kementerian BUMN dan konsorsium KCJB

IDN Times/Hana Adi Perdana

Adapun dana tersebut akan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021 senilai Rp20,1 triliun. Meski demikian, Bendahara Negara menegaskan dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI karena menunggu negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek itu.

Dalam negosiasi itu, KAI dan pihak konsorsium mendiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu, di antaranya penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut.

"Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani.

2. Modal awal proyek dari pinjaman ke Bank Pembangunan China karena konsorsium KCJB tak bisa setor

(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi China di Indonesia) Dok.Kemenhub

Ia pun menjelaskan modal awal proyek KCJB sebesar 920 juta dolar AS seharusnya disetorkan secara B2B oleh konsorisum pada saat dimulainya proyek sekitar 2015. Konsorsium itu terdiri dari empat BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita, PT Jasa Marga, dan PT KAI.

Kendati demikian saat proyek mulai berjalan, keempat perusahaan pelat merah tersebut tak bisa menyetorkan modal awal, sehingga proyek KCJB berjalan terlebih dahulu menggunakan pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB).

"Namun, pinjaman ini sudah dicairkan dan sampai suatu titik tertentu ekuitasnya habis," ujarnya.

3. Proyek kereta cepat masuk program strategis nasional

Instagram. com/luhut.panjaitan

Sri Mulyani berharap Kementerian BUMN dan konsorsium bisa mencari titik tengah permasalahan tersebut dalam negosiasi yang masih berjalan. Hal ini mengingat proyek KCJB sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.