Purbaya Kaji Pajak JHT 0 Persen hingga Penghapusan Pajak Progresif

Pertemuan itu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kebijakan perpajakan agar tetap memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari evaluasi pengenaan pajak JHT, peninjauan pajak progresif bagi pekerja yang mencairkan JHT lebih dari satu kali akibat PHK, hingga penyesuaian batas nilai manfaat JHT yang dikenai pajak.

Selain itu, Said juga menyampaikan usulan terkait perlakuan perpajakan atas manfaat pensiun, tunjangan hari raya (THR), dan pesangon.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan langkah kebijakan.

Purbaya mengatakan evaluasi kebijakan akan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk dampak terhadap penerimaan negara, sasaran penerima manfaat, serta kondisi ketenagakerjaan saat ini.

"Kita tidak ingin membuat masyarakat semakin sulit. Yang sudah berjalan akan kita jaga, tetapi kita juga harus berhati-hati menghitung dampak kebijakannya terhadap penerimaan negara dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Salah satu hal yang akan dikaji adalah mekanisme pajak progresif JHT bagi pekerja yang mengalami PHK lebih dari satu kali sehingga harus mencairkan JHT secara berulang.

"Terkait pajak progresif ini akan kita pelajari. Kita ingin melihat apakah mekanisme yang ada saat ini masih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan sekarang, termasuk bagi pekerja yang beberapa kali berpindah pekerjaan karena PHK," kata Purbaya.

Selain mekanisme pajak progresif, pemerintah juga akan menelaah kemungkinan penyesuaian aturan yang masih mengacu pada regulasi lama agar sesuai dengan perkembangan sistem jaminan sosial dan dinamika pasar kerja.

Purbaya menegaskan, setiap perubahan kebijakan perpajakan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian hukum, keberlanjutan program jaminan sosial, dan kesehatan fiskal negara.

Pemerintah juga akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk menghasilkan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran dan mendukung penciptaan lapangan kerja.