Purbaya Sebut IKN Terlalu Sepi Jadi Pusat Finansial Internasional

Purbaya belum dapat memastikan apakah PFII juga akan dikembangkan di Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional. "Sampai sekarang saya belum tahu," ujarnya saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut.

Ia juga menepis peluang PFII dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Purbaya, kawasan IKN saat ini belum memiliki aktivitas ekonomi dan jumlah pengunjung yang memadai untuk menopang pusat keuangan internasional.

"(IKN?) Mungkin tidak, terlalu sepi di IKN," katanya.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan payung hukum pembentukan PFII. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026 agar kawasan pusat keuangan internasional itu dapat segera dibangun dan menarik arus modal global ke Indonesia.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pemerintah akan menyiapkan insentif perpajakan bagi investor asing yang berinvestasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Skema insentif tersebut akan disusun dengan mengacu pada praktik yang berlaku di berbagai pusat keuangan internasional.

"Nanti kita lihat semua insentif yang membuat PFII ini lebih berdaya saing secara internasional," kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan mempelajari berbagai skema insentif yang diterapkan di pusat keuangan internasional sebelum menetapkan kebijakan untuk PFII.

Salah satu acuan yang dipertimbangkan adalah Abu Dhabi Global Market (ADGM) di Uni Emirat Arab. Menurutnya, model tersebut lebih relevan diterapkan di Indonesia karena insentif hanya berlaku di kawasan tertentu (enclave), bukan secara nasional.

Selain ADGM, Dubai International Financial Centre (DIFC) juga menjadi salah satu referensi. Kawasan tersebut menawarkan berbagai insentif, termasuk tarif pajak perusahaan hingga 0 persen untuk jenis pendapatan tertentu.

"Kita lihat di luar negeri seperti apa. Salah satunya Dubai, Abu Dhabi. Singapura juga sejenis, tapi itu satu negara sehingga berbeda. Kita akan cari contoh negara yang punya enclave kecil seperti Dubai dan pusat keuangan sejenis," ujar Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan meniru skema yang diterapkan Singapura karena karakteristiknya berbeda. Menurut Purbaya, Indonesia lebih membutuhkan model kawasan keuangan khusus yang hanya berlaku di wilayah tertentu.

"Kita tidak akan mencontoh Singapura. Kita akan cari negara lain yang punya enclave, bukan satu negara. Singapura itu satu negara, sedangkan Abu Dhabi atau Dubai memiliki kawasan khusus yang aturannya hanya berlaku di wilayah tersebut, bukan secara nasional," katanya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Purbaya menjelaskan pemerintah perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai kawasan khusus yang mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dan industri jasa keuangan global.

Menurutnya, pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperluas akses pembiayaan, mendorong inovasi sektor keuangan, serta memperkuat posisi dalam rantai nilai ekonomi global.

"Keberadaan pusat keuangan internasional memungkinkan mobilisasi modal global yang lebih efisien, mempercepat pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif, serta menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi," tegasnya.

Purbaya menambahkan, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu pusat keuangan internasional. Hal itu didukung oleh ukuran ekonomi yang besar, pasar domestik yang luas, letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif.

Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki kawasan keuangan internasional yang dirancang dengan standar tata kelola, kelembagaan, kepastian hukum, dan daya saing yang setara dengan pusat-pusat keuangan global.

"Pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional, mendorong inovasi sektor keuangan, meningkatkan investasi, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, dan pembiayaan berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan tiga kawasan International Financial Center yang untuk sementara diproyeksikan berada di Bali.

"Financial center kita sedang siapkan legal dokumennya. Jadi, ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan. Kita siapkan di Bali. Sementara di Bali bisa dua atau tiga titik," ujar Airlangga beberapa waktu lalu.

PFII diharapkan menjadi pusat aktivitas keuangan internasional yang mampu menarik dana investasi global sekaligus memperluas sumber pembiayaan bagi berbagai proyek di dalam negeri melalui mekanisme pasar.