Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong, Ini Alasannya

19 Mar 2026, 18:13 WIB

Trio Hamdani

Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong, Ini Alasannya

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Intinya Sih

Purbaya Yudhi Sadewa mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri karena menilai gaji pejabat sudah cukup besar, meski kebijakan ini masih berupa usulan pemerintah.
Menkeu berencana menentukan langsung persentase pemotongan anggaran kementerian agar efisiensi berjalan efektif, terutama pada belanja yang bisa ditunda seperti rapat tanpa tujuan jelas.
Presiden Prabowo menginstruksikan para menteri merumuskan langkah efisiensi APBN, termasuk opsi pemotongan gaji pejabat dan pengurangan belanja non-prioritas untuk menghadapi ketidakpastian global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Dia menilai langkah tersebut positif mengingat gaji pejabat saat ini sudah cukup besar.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih bersifat usulan dan belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah untuk segera diterapkan dalam waktu dekat.

"Setuju, itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu bagus," katanya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

1. Anggaran kementerian/lembaga akan dipotong

Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait efisiensi anggaran, Purbaya menjelaskan koordinasi telah dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Dia menyebut awalnya kementerian/lembaga (k/l) diminta melakukan pemotongan secara mandiri.

Namun, belakangan dia berencana menetapkan langsung persentase pemotongan yang harus diikuti oleh setiap instansi pemerintah.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah. Kalau bisa saya tentuin, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita akan kasih tahu ke mereka," ujarnya.

2. Fokus efisiensi pada belanja yang bisa ditunda

Ilustrasi APBN. (Kemenkeu)

Purbaya meminta kementerian memangkas alokasi belanja yang pengerjaannya bisa ditunda. Sasaran utamanya mencakup kegiatan rapat yang tidak jelas tujuannya serta kebijakan yang memiliki dampak minim terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara," kata Purbaya.

3. Prabowo minta menteri kaji efisiensi anggaran

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan jajaran menteri untuk merumuskan langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Mengacu pada kebijakan Pakistan, Prabowo mempertimbangkan pemotongan gaji anggota kabinet dan DPR RI, serta penghentian belanja barang non-prioritas seperti kendaraan dan mebel.

Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan efisiensi serupa sebagaimana keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 melalui penghematan BBM dan sistem kerja yang lebih fleksibel.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko-Menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata dia dikutip IDN Times, Senin (16/3/2026).