Qantas Pangkas 850 Pekerja dan Alihkan Sebagian Tugas ke India

PHK tersebut berdampak pada sekitar tiga persen dari total karyawan Qantas. Pengurangan karyawan akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan 2027. Kebijakan ini menyasar sejumlah divisi, yaitu keuangan, pengadaan barang, sumber daya manusia, dan pemasaran.

Sebagian besar pekerjaan dari divisi tersebut akan dialihkan kepada tim baru di India. Sementara itu, sebagian kecil pekerjaan tetap ditangani oleh karyawan di Australia. Manajemen Qantas menilai perubahan ini perlu dilakukan karena perusahaan masih menggunakan banyak sistem komputer lama yang tidak saling terhubung.

Chief Executive Officer (CEO) Qantas Group, Vanessa Hudson, meminta maaf atas ketidakpastian yang dirasakan para karyawan. Namun, ia menegaskan bahwa pembaruan teknologi merupakan kebutuhan penting bagi perusahaan.

"Organisasi-organisasi terkemuka di seluruh dunia telah memanfaatkan teknologi dan AI untuk mengubah cara mereka bekerja. Bagi kami, berdiam diri bukanlah sebuah pilihan," ujar Hudson, dilansir Channel News Asia.

Restrukturisasi ini memunculkan dugaan bahwa Qantas menggunakan AI sebagai alasan untuk membenarkan pemutusan hubungan kerja (PHK), padahal tujuan utamanya adalah menghemat biaya operasional. Profesor University of Sydney Business School, Uri Gal, menilai strategi tersebut dapat membuat perusahaan terlihat mengikuti perkembangan teknologi di mata investor sekaligus mengurangi kritik publik terhadap kebijakan penghematan.

"Perusahaan yang mengumumkan pemangkasan pekerjaan semata-mata untuk menghemat biaya akan menghadapi banyak kritik. Sebaliknya, perusahaan yang menyajikan keputusan serupa sebagai bagian dari transformasi AI akan terlihat inovatif dan berorientasi pada masa depan," ujar Gal.

Gal juga mempertanyakan alasan Qantas memindahkan sebagian pekerjaan ke luar negeri sebelum menerapkan AI dan otomatisasi.

"Manajemen mengumumkan bahwa sejumlah pekerjaan perusahaan dialihkan ke Accenture, sebagian besar ke India, sebelum nantinya diubah melalui penerapan AI dan otomatisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika AI memang membuat pekerjaan tersebut tidak lagi dibutuhkan, mengapa pekerjaan itu harus dialihkan terlebih dahulu kepada tenaga kerja di luar negeri?" tegasnya.

Kebijakan Qantas memicu protes dari kalangan pekerja yang merasa dirugikan. Asisten Sekretaris Nasional Australian Services Union (ASU), Scott Cowen, mengatakan bahwa pihak maskapai sebelumnya berjanji kerja sama di bidang teknologi tidak akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Australia.

"AI memang membawa perubahan besar bagi pekerja di seluruh negeri. Namun, dampak transformasi teknologi seharusnya tidak dibebankan kepada karyawan yang telah bertahun-tahun menjaga operasional maskapai. Memindahkan pekerjaan ke luar negeri bertentangan dengan kepentingan tenaga kerja Australia," kata Cowen.

Sekretaris Australian Council of Trade Unions (ACTU), Melissa Donnelly, juga memperingatkan risiko perusahaan yang menggunakan AI sebagai alasan untuk mengurangi jumlah pekerja tanpa memberikan penjelasan yang jelas.

"Serikat pekerja sangat khawatir perusahaan menggunakan AI hanya sebagai alasan untuk memangkas tenaga kerja Australia tanpa pertanggungjawaban. Mulai dari Qantas hingga perusahaan perbankan besar, pekerja berhak mendapatkan informasi yang transparan dan dilibatkan dalam keputusan yang menentukan masa depan pekerjaan mereka," tutur Donnelly.

Menanggapi protes tersebut, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta perusahaan meningkatkan keterampilan karyawan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan harus memastikan pekerja di dalam negeri turut merasakan manfaat inovasi teknologi, bukan langsung melakukan PHK.