Resmi! Pemerintah Berikan PNS Uang Pulsa hingga Rp400 Ribu per Bulan
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan anggaran untuk pemberian paket data dan komunikasi sebesar Rp200-400 ribu per bulan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.
"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahhun Anggaran 2020," tulis Kepmenkeu tersebut yang dilansir pada Selasa (1/9/2020).
Berikut adalah 8 isi keputusan tersebut:
1. Besaran paket data atau pulsa dan yang berhak menerima
Pertama, Kepmenkeu ini menetapkan besaran biaya paket data dan komunikasi. Untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp400 ribu per orang per bulan.
Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah sebesar Rp200 ribu per orang per bulan.
Kedua, biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam aturan pertama, hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).
2. Masyarakat dan pelajar juga dapat bantuan pulsa
Keputusan ketiga adalah pemberian paket data sebesar Rp150 ribu per orang per bulan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil.
3. Dana pulsa berasal dari relokasi anggaran
Dalam putusan keempat, pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi ini merupakan hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.
Kelima, pemberian biaya paket data dan komunikasi ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
Keenam, pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berlaku hingga akhir tahun 2020
Ketujuh, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.
Kedelapan, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.
