Ini Perbedaan Biaya Pasang Listrik di Desa 3T dan Non-3T
Warga tidak mampu sedang menikmati fasilitas listrik yang tersambung di rumahnya. (Dok. PLN)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT PLN (Persero) mengungkapkan ada gap biaya sangat besar dalam melistriki daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan daerah non-3T. Untuk itu, PLN butuh penyertaan modal negara (PMN) untuk menyambungkan listrik di desa-desa.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan biaya penyambungan listrik untuk pelanggan PLNN di daeran non-3T hanya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Namun, angka tersebut melonjak sangat tinggi begitu PLN ingin melistriki desa-desa di daerah 3T.
"Kalau melihat data secara historikal untuk menyambung listrik di daerah 3T di Sulmapana (Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara) itu rata-rata sekitar Rp25,4 juta per pelanggan, regional Sumatra-Kalimantan sekitar Rp37,3 juta per pelanggan dan Jawa, Madura, Bali sekitar Rp15,4 juta per pelanggan," tutur Darmawan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Kamis (21/9/2023).
1. Alasan menyambung listrik di daerah 3T sangat mahal
Lampu bersinar di atas dermaga kecil di teluk Pulau Weh, Aceh (IDN Times/Sunariyah)Darmawan kemudian menuturkan sejumlah alasan mengapa proyek melistriki desa-desa di daerah 3T lebih mahal dibandingkan non-3T. Salah satu alasannya adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih banyak dibandingkan daerah-daerah non-3T.
"Begitu bicara pelanggan di daerah 3T itu membutuhkan tambahan, ada gardu induk, tambahan gardu distribusi, jaringan transmisi yang cukup panjang, tetapi daerahnya ternyata jumlah penduduknya sangat sedikit, terpencil, dan tersebar," ujar Darmawan.
Baca Juga: Utang Pemerintah ke PLN Rp60,6 Triliun Belum Cair
2. Tidak layak secara komersial
Editor’s picks
Direktur PLN, Darmawan Prasodjo dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI. (dok. PLN)Kemudian, di depan anggota Komisi VI DPR RI, Darmawan mengakui angka-angka tersebut menunjukkan, proyek menyambungkan listrik di desa-desa tidak komersial. Meski begitu, PLN dan negara tetap memiliki kewajiban menghadirkan akses listrik di desa-desa, terutama wilayah terpencil Indonesia.
"Tentu saja, kalau dihitung dari sudut pandang commercial feasibility ini memang tidak layak. Tapi, ini adalah keputusan politik, di mana tidak ada satupun saudara-saudara kita yang sudah merdeka hampir 80 tahun, tetapi bagaimana mereka bisa juga menikmati kue pembangunan, yaitu menikmati terang," tutur Darmawan.
3. PMN Rp5,86 triliun untuk menyambung listrik 192.446 pelanggan
ilustrasi listrik dan PLN (dok. PLN)Berkaitan dengan hal tersebut, PLN telah diusulkan untuk mendapatkan PMN sebesar Rp5,86 triliun pada 2024, berasal dari cadangan investasi yang telah ditetapkan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.
PMN tersebut untuk melistriki 2.097 desa di seluruh Indonesia, dengan total pembangunan jaringan tegangan rendah sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan menengah lebih dari 7.500 kms. Itu akan meningkatkan rasio desa berlistrik dari 93,68 persen pada 2023 menjadi 96,19 persen pada 2024.
"Usulan PMN senilai Rp5,86 triliun ini 100 persen dimanfaatkan untuk program listrik desa yang akan dinikmati oleh 192.446 pelanggan, dan ini ada di 2.097 desa melalui 11 ribu kilo meter sirkuit jaringan distribusi di seluruh Indonesia," ujar Darmawan.
Baca Juga: Erick Thohir Ngaku Kaget Saat Tahu Utang PLN Pernah Tembus Rp500 T
Berita Terkini Lainnya
