Said Iqbal Usul Penghapusan Pajak JHT bagi Semua Penerima

Said menilai, jika sebagian besar peserta telah memperoleh pembebasan pajak, maka pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan fasilitas tersebut kepada seluruh peserta JHT sebagai bagian dari penyempurnaan sistem perlindungan sosial.

Menurut Said, JHT pada hakikatnya merupakan tabungan pekerja yang berasal dari akumulasi iuran selama masa kerja. Karena itu, manfaat yang diterima saat pensiun atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya dapat dinikmati secara utuh.

"JHT adalah instrumen jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan rasa aman kepada pekerja setelah tidak lagi bekerja. Karena itu, semakin utuh manfaat yang diterima pekerja, semakin kuat pula fungsi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan."

Said mengakui bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Ia berpandangan ruang fiskal untuk menghapus pajak JHT masih terbuka karena peserta yang masih dikenai pajak hanya mencakup sebagian kecil dari total penerima manfaat.

Menurutnya, pembebasan pajak JHT juga tidak semata-mata mengurangi penerimaan negara.

"Dana yang diterima pekerja umumnya akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan dan kesehatan, merenovasi rumah, hingga menjadi modal usaha. Aktivitas tersebut dinilai dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Said menambahkan, peningkatan konsumsi masyarakat juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa yang dikonsumsi.

"Karena itu, saya memandang usulan pembebasan pajak JHT tidak hanya memiliki dimensi keadilan bagi pekerja, tetapi juga berpotensi memperkuat konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.