Satgas Digeber, Pemerintah Siap Geser Anggaran yang Tak Optimal

Ferry menegaskan, jika hasil evaluasi menunjukkan ada K/L yang tidak mampu mencapai target atau memiliki serapan rendah, maka alokasi anggarannya akan dialihkan ke K/L lain yang dinilai memiliki program lebih siap dijalankan.

"Kalau misalnya tidak, diberi catatan dari Pak Menteri Keuangan, ini akan digeser ke teman-teman yang lain yang mempunyai program yang lebih siap," kata Ferry. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan membentuk kelompok kerja (pokja) tersebut akan memantau kinerja belanja kementerian/lembaga (K/L) yang belum optimal. Ia menyebut, terdapat 26 K/L yang realisasi belanjanya masih di bawah harapan.

“Ada 26 kementerian yang nanti bergabung di situ. Namun, masing-masing kementerian akan menunjuk perwakilannya,” tutur Purbaya.

Melalui pokja tersebut, Purbaya menjelaskan pemerintah akan secara rutin mengumumkan hasil pemantauan terhadap K/L dengan realisasi belanja yang lambat, sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan agar penyerapan anggaran lebih optimal. Selain itu, akan digelar rapat koordinasi besar sedikitnya satu kali setiap bulan untuk membahas perkembangan realisasi belanja K/L. Hasil rapat akan dilaporkan dan diarahkan langsung oleh menteri terkait.

Purbaya yang juga terlibat dalam Pokja II, menegaskan bahwa Satgas akan memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan anggaran diserap secara optimal. “Yang penting adalah anggaran benar-benar diserap sesuai programnya tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang tidak diserap akan kami alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat,” kata Purbaya.

Dengan adanya Satgas dan koordinasi lintas kementerian, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan bisa mencapai di atas 5,5 persen.

“Dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan pada triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5 persen, dan triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.

Secara rinci, pendapatan negara hingga September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun, atau turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini baru 65 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp2.865,5 triliun.

Lebih rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi 2,9 persen (year on year/yoy). Dari jumlah tersebut, pajak tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun atau turun 4,4 persen (yoy), sedangkan bea dan cukai mencapai Rp221,3 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy).

Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook, namun masih terkontraksi 0,8 persen (yoy). Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.589,9 triliun atau turun 1,6 persen (yoy), terdiri atas belanja K/L sebesar Rp800,9 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun, dan transfer ke daerah Rp644,9 triliun.