Sri Mulyani: Anggaran PEN Belum Dibelanjakan Rp210 Triliun Lebih

21 Des 2021, 15:27 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebutkan masih ada lebih dari Rp210 triliun yang masih belum dibelanjakan di dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hingga 17 Desember 2021, anggaran PEN yang sudah direalisasikan sebesar Rp533,6 triliun atau baru 71,6 persen dari pagu Rp744,77 triliun.

"Kita lihat ini tinggal dua minggu lagi dan masih ada Rp210 triliun lebih yang belum dibelanjakan di dalam PEN," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November, Selasa (21/12/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk bisa merealisasikan sisa belanja PEN dalam dua minggu terakhir sebelum tutup tahun anggaran.

Adapun dana PEN K/L yang tak mampu direalisasikan bakal dikembalikan ke APBN.

1. Realisasi anggaran PEN untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial

Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Asrama Haji sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji pada Jumat (9/7/2021). (youtube.com/SekretariatPresiden)

Untuk sektor kesehatan, realisasinya mencapai Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari alokasinya yang sebesar Rp214,96 triliun. "Digunakan untuk RS Darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembiayaan paket obat masyarakat, dan insentif tenaga kesehatan," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk sektor perlindungan sosial (perlinsos), anggaran yang digunakan baru Rp161,17 triliun. Angka tersebut sama dengan 86,4 persen dari pagu Rp186,64 triliun dan digunakan untuk bantuan kuota internet, bantuan beras, subsidi listrik, dan program Kartu Prakerja.

2. Realisasi anggaran PEN untuk program prioritas dan insentif usaha

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Berikutnya, realisasi anggaran untuk program prioritas sebesar Rp87,47 triliun atau setara dengan 74,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Anggaran perlindungan sosial tersebut digunakan untuk program padat karya kementerian/lembaga, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah.

Untuk insentif usaha, Sri Mulyani memaparkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun. Realisasi tersebut digunakan untuk membiayai insentif perpajakan seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan PPNBM DTP.

3. Realisasi anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Terakhir, untuk realisasi anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi, pemerintah telah menghabiskan sebesar 45,8 persen dari pagu Rp162,4 triliun.

Capaian itu setara dengan Rp74,36 triliun yang digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP, penempatan dana bank, subsidi bunga KUR, dan bantuan PKL.