Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial, lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani, Rabu (6/5).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengaku sanggup berbagi dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by address. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," ucapnya.
Dia menyebutkan, pada pekan pertama banyak keluhan hanya ada kurang dari 10 persen masyarakat yang menerima bantuan sembako di Jabodetabek.
Namun berdasarkan data terakhir dari Kemensos, implementasi penyaluran bantuan sosial sudah mendekati 80 persen.
"Ini berarti sudah makin merata dan kalau benar dari DKI akan di-cover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover. Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum Lebaran, 100 persen sudah deliver," ucapnya