Sri Mulyani Minta Tambahan Belanja Rp19 Triliun ke DPR, Ada Buat BBM

Belanja subsidi energi diusulkan bertambah Rp1,3 triliun semata-mata karena ada perubahan asumsi nilai tukar rupiah, dari Rp14.750 per dolar AS menjadi Rp14.800 pada 2023.

Sebelumnya, besaran subsidi energi yang dimasukkan dalam RUU APBN 2023 adalah Rp210,7 triliun, belum termasuk kompensasi. Kemudian karena ada penyesuaian kurs maka diusulkan menjadi Rp212 triliun.

Subsidi untuk jenis BBM tertentu (JBT), yakni solar dan minyak tanah, serta LPG 3 kg dari Rp138,3 triliun menjadi Rp139,4 triliun atau naik Rp1,1 triliun. Kemudian untuk subsidi listrik naik Rp200 miliar menjadi Rp72,6 triliun.

"Sehingga total subsidi energi Rp212 triliun, naik dari 210,7 triliun atau naik Rp1,3 triliun," paparnya.

Bendahara negara juga menargetkan bahwa pendapatan negara di tahun depan akan meningkat Rp19,4 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp4,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp15,1 triliun.

"Dengan adanya perubahan penerimaan negara dan tadi ada perubahan dari sisi subsidi, kami menyampaikan usulan pemanfaatan tambahan pendapatan negara dari kesepakatan Panja A untuk menambah beberapa pos belanja negara tahun 2023," ujar Sri Mulyani.

Dengan memanfaatkan tambahan pendapatan Rp19,4 triliun untuk keempat item belanja di atas, defisit APBN tahun depan tetap terjaga pada nominal Rp598,2 triliun. Namun persentase defisit APBN terhadap PDB diubah karena proyeksi PDB nominal pada 2023 akan naik, dari Rp20.988,6 triliun menjadi Rp21.037,9 triliun.

"Dengan demikian persentase dari defisit APBN 2023 meskipun nominalnya sama yaitu Rp598,2 triliun, namun dalam persentase terhadap PDB menurun menjadi 2,84 persen dari yang tadinya kita usulkan 2,85 persen," tambah Sri Mulyani.