Sri Mulyani Pede Defisit APBN 2022 Lebih Rendah dari Perkiraan

03 Nov 2022, 11:58 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV tahun 2022. (dok. YouTube Kementerian Keuangan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati optimistis defisit APBN 2022 akan lebih rendah dari target pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2022.

Dalam Perpres itu, defisit APBN 2022 diperkirakan 4,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau sebesar Rp840 triliun.

"Defisit APBN diperkirakan akan lebih rendah dari target yang ditetapkan Perpres nomor 98 tahun 2022," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV tahun 2022, Kamis (3/11/2022).

1. Realisasi utang APBN 2022 baru setengah dari target

ilustrasi utang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menjabarkan, per hari ini, realisasi pembiayaan APBN baru 51,2 persen dari target dalam Perpres 98/2022. Oleh sebab itu, dia optimistis defisit APBN 2022 bakal lebih rendah.

"Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan APBN mencapai Rp429,8 triliun. Ini berarti 51,2 persen dari target pembiayaan yang ada dalam Perpres 98/2022," ucap Sri Mulyani.

2. Pemerintah hati-hati tarik utang

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Melihat situasi global yang tak pasti, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berhati-hati dalam menarik pembiayaan APBN atau utang.

"Pembiayaan di dalam situasi dinamika global yang meningkat dilaksanakan secara efisien, terutama dengan meningkatnya capaian pendapatan negara yang membaik, maka kita mampu mengendalikan pembiayaan secara optimal," tutur dia.

3. Utang dialokasikan buat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan buat UMKM

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun pembiayaan yang diperoleh pemerintah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, hingga meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM.

"Pembiayaan APBN diarahkan juga untuk mendukung investasi di dalam rangka mengakselerasi pembangunan terutama di bidang infrastruktur, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendukung masyarakat berpendapatan rendah (MBR)," kata Sri Mulyani.