Stok Minyak Goreng Bakal Banjir, Luhut: Masyarakat Tidak Perlu Galau

05 Jun 2022, 18:51 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta masyarakat untuk tidak panik atau galau mengenai ketersediaan minyak goreng curah di pasaran.

Luhut mengatakan, selain membuka keran ekspor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang semula berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO), dan kewajiban harga domestik (DPO).

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022).

1. Pemerintah akan banjiri minyak goreng agar mudah ditemukan masyarakat

ilustrasi minyak goreng curah (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dalam tahap peralihan ini, Luhut menyebut jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah tersebut lebih tinggi 50 persen dibandingkan kebutuhan domestik Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk membanjiri pasar domestik, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu per liter, atau sekurang-kurangnya Rp15 ribuan.

"Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi," tegasnya.

2. Pemerintah akan jangkau wilayah yang selama ini kurang tersentuh minyak goreng murah

Pedagang keliling menata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah ke dalam mobil bak terbuka di kawasan Desa Tungkop, Darussalam, Aceh Besar, Aceh, Kamis (6/1/2022). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program minyak goreng curah dengan baik.

Untuk mengkompensasi penambahan biaya angkut oleh para pelaku usaha, maka pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengali ekspor.

"Melalui mekanisme ini, program minyak goreng curah untuk rakyat bisa dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, di pelosok Tanah Air, karena akan kita berikan pengalinya itu bertambah sesuai dengan jauh atau ongkos transportasi tadi," ujarnya.

3. Pemerintah ingin kebijakan minyak goreng curah adil untuk masyarakat dan pelaku usaha

Ilustrasi minyak goreng curah (IDN TIMES/Vadhia Lidyana)

Luhut menjelaskan, banyak hal yang harus dipertimbangkan dan diseimbangkan agar semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran, sekaligus terjadi perbaikan tata kelola minyak goreng maupun kelapa sawit.

Di hulu, pemerintah harus menyejahterakan petani sawit. Sedangkan di hilir, pemerintah harus menjamin bahwa masyarakat dapat mencari dan membeli minyak goreng dengan harga yang wajar.

"Dan di tengah, pemerintah juga harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor dan pengecer bahwa mereka dapat bergerak dan mendapatkan laba yang sesuai atas jasa produksi yang mereka lakukan. Dan ini kami pastikan terjadi. Jadi kita tidak ingin juga pengusaha itu atau UMKM itu menjadi tidak mendapatkan untung dengan kepatutan," tambah Luhut.