Tahap Pertama Rampung, RI Kembali Lanjutkan Impor Minyak Rusia

28 Jul 2026, 17:39 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Tahap Pertama Rampung, RI Kembali Lanjutkan Impor Minyak Rusia

Foto udara kapal tanker minyak di lautan. (Unsplash/Mika Baumeister)

Intinya Sih

Gini Kak

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia melanjutkan impor minyak mentah Rusia setelah tahap pertama terealisasi demi menjaga cadangan BBM dan ketersediaan energi domestik.
Pengadaan minyak Rusia dilakukan pemerintah Indonesia melalui skema antarpemerintah atau G2G, dengan Lemigas di bawah Kementerian ESDM ditugaskan menjalankan proses impor.
Pemerintah tidak membatasi asal pasokan minyak selama sesuai aturan untuk menjaga stok BBM; Bahlil menyatakan harga minyak Rusia yang diperoleh lebih baik tanpa merinci nilainya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Indonesia sudah membeli minyak dari Rusia tahap pertama. Pak Bahlil bilang pembelian minyak ini akan lanjut. Tujuannya supaya stok bahan bakar di Indonesia tidak habis dan energi tetap ada. Pemerintah menugaskan Lemigas untuk mengurusnya. Pak Bahlil juga bilang harga minyak dari Rusia lebih baik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah (crude oil) dari Rusia akan terus dilakukan setelah tahap pertama terealisasi.

Bahlil mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional agar tidak terjadi kekurangan pasokan. Pemerintah juga ingin memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap tersedia.

"Ini akan terus-menerus, karena apa? Tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita, jangan sampai terjadi kekurangan, dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia," kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

1. Impor minyak dilakukan antarpemerintah

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4) malam. (Dok. Bakom RI)

Bahlil menjelaskan, impor minyak dari Rusia tahap pertama telah berjalan. Proses pengadaan tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah Indonesia melalui skema kerja sama antarnegara atau government to government (G2G).

Untuk menjalankan proses tersebut, pemerintah menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian ESDM.

"Yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G, dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas," ujarnya.

2. Pemerintah tak membatasi sumber impor

Menteri ESDM melaporkan hasil pertemuan dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri ESDM Rusia kepada Presiden Prabowo Subianto, antara lain mengenai Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah Rusia serta kerja sama pembangunan infrastruktur strategis untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Bahlil mengatakan pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga cadangan BBM nasional. Karena itu, pemerintah akan mencari sumber pasokan yang dapat mendukung kebutuhan energi selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, berkepentingan untuk menjaga stok cadangan daripada BBM kita. Saya nggak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

3. Bahlil sebut harga minyak Rusia lebih baik

ilustrasi impor minyak menggunakan kapal tanker (pexels.com/Alexander Bobrov)

Saat ditanya mengenai harga minyak yang diimpor dari Rusia, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci nilai pembeliannya. Dia hanya memastikan harga yang diperoleh pemerintah lebih baik.

"Udah jangan tanya hargalah, yang jelas lebih baik, ya," kata mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.