Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku terbuka terhadap kritik terkait kinerja BUMN yang bakal disampaikan tiga pasangan capres dan cawapres.
Erick menduga akan menerima banyak kritik dan saran dari tiga pasangan capres dan cawapres di tahun politik.
“Jadi ini hal-hal yang saya rasa kritik dan saran, saya terbuka, sekarang lagi eranya pemilu,” kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Adapun kritik terkait kinerja BUMN baru saja dilontarkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Ganjar menyoroti banyaknya BUMN Karya yang bangkrut, karena tata kelolanya tidak optimal.
Menurut Erick, kritik-kritik itu kemungkinan besar akan dilontarkan juga oleh capres lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
“Pasti nanti ada Pak Anies bicara sesuatu, Pak Ganjar bicara sesuatu, Pak Prabowo bicara sesuatu. Saya sebagai menteri profesional ya harus menerima daripada masukan, kritik, ataupun saran, karena ini dinamika yang sedang terjadi,” ujar Erick.
Meski begitu, Erick memastikan telah berupaya memperbaiki kinerja BUMN selama empat tahun menjabat. Menurutnya, upaya itu telah menunjukkan hasil yang baik.
“Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka,” ujar dia.
Sebelumnya, Ganjar menyinggung tata kelola BUMN karya tidak dilakukan dengan baik, sehingga membebani keuangan negara. Hal itu menurutnya dapat dilihat dari kecilnya balik modal atas proyek-proyek infrastruktur yang dibangun BUMN Karya.
Padahal, BUMN Karya banyak mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Akibat tata kelola yang tidak optimal, banyak BUMN Karya yang bangkrut.
"Ya gimana lah bu, tidak governance kok, betul gak pak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo, yang sudah bangkrut berapa BUMN, enggak governance kok," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11).
Merespons hal tersebut, Erick mengatakan BUMN Karya memang mendapatkan banyak penugasan dari pemerintah. Penugasan itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam pengerjaannya.
Terkait keuntungan dari proyek infrastruktur, menurutnya memang tak selalu ada. Namun, pemerintah turut memberi andil dalam proyek-proyek infrastruktur yang kurang feasible atau menguntungkan bagi bisnis BUMN.
“Ini yang kita terus perbaiki sekarang, bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir. Toh memang yang namanya pembangunan infrastruktur itu perlu 6-8 tahun,” tutur Erick.