Jakarta, IDN Times - Pemerintah Taiwan memutuskan untuk menutup kantor perwakilannya di Papua Nugini. Selain itu, Taiwan juga menyetop impor gas alam cair (LNG) dari negara tersebut terhitung pada Jumat (6/11/2026).
Langkah tegas ini diambil karena Taiwan menuding China telah memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Papua Nugini. Kementerian Luar Negeri Taiwan memastikan seluruh staf diplomatik akan ditarik pulang demi menjaga kehormatan negara.
Penutupan kantor perwakilan ini merupakan buntut dari memanasnya hubungan kedua pihak dalam beberapa waktu terakhir. Pada Juli lalu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini memutuskan untuk menutup kantor ekonomi Taiwan demi mematuhi kebijakan 'Satu China'.
Pemerintah Papua Nugini memberikan batas waktu yang ketat agar seluruh staf Taiwan segera angkat kaki. Keputusan sepihak ini langsung menuai kecaman keras dari Taiwan yang menilai Papua Nugini telah tunduk pada intervensi China.
"Tindakan Papua Nugini mencerminkan penggunaan tekanan politik dan pengaruh ekonomi China yang terus-menerus untuk mencampuri keputusan diplomatik negara lain dan menekan ruang internasional Taiwan," tegas Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataan resminya, dilansir Taipei Times.
Kebijakan pengusiran ini juga mengundang respons dari Amerika Serikat yang menyebut kejadian tersebut sebagai bentuk nyata intimidasi China di kancah global.
Sebagai buntut dari memburuknya hubungan diplomatik, Taiwan membatalkan rencana pembelian gas alam cair dari Papua Nugini. Padahal, Taiwan sebelumnya berencana memboyong sekitar 500.000 ton gas pada tahun ini. Namun, rencana tersebut kini dipastikan batal total.
Batalnya kerja sama ini diperkirakan bakal memukul telak pendapatan dan ekonomi Papua Nugini. Pasalnya, Taiwan selama ini menyerap sekitar sepertiga dari total ekspor gas negara tersebut.
"Perubahan kebijakan pengadaan ini akan memberikan dampak terhadap ekspor gas alam Papua Nugini dan perolehan devisa negara tersebut," papar Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam keterangan tertulisnya.
Untuk mengatasi hilangnya pasokan energi, Pemerintah Taiwan bergerak cepat beralih membeli gas dari negara lain demi menjamin kebutuhan di dalam negerinya. Selain menyetop impor energi, Taiwan juga mencabut seluruh program kerja sama bagi warga Papua Nugini. Berbagai bantuan yang disetop tersebut meliputi misi medis, beasiswa pendidikan, hingga program pelatihan kerja.
Hubungan antara Taiwan dan Papua Nugini memang memiliki sejarah panjang yang kerap pasang surut. Papua Nugini bahkan sempat menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan selama dua minggu pada tahun 1999 silam, sebelum akhirnya berbalik arah dan kembali merapat ke pemerintah China.
Keputusan terbaru dari Papua Nugini ini menjadi sinyal kuat semakin sengitnya perebutan pengaruh politik antara Beijing dan Taipei di kawasan Kepulauan Pasifik. Akibat dinamika geopolitik ini, saat ini tercatat hanya tersisa 12 negara di dunia yang masih mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Taiwan kembali menegaskan bahwa negaranya memiliki kedudukan yang sejajar dan sama sekali tidak berada di bawah kendali China. Taipei juga menyerukan kepada dunia internasional untuk menolak segala bentuk pemaksaan yang dapat merenggut hak serta kebebasan suatu negara.