Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi nelayan (Pexels.com/Jeffry Surianto)
  • Indonesia mendorong ekonomi karbon biru melalui perlindungan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang untuk ketahanan iklim, pangan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
  • Keterbatasan pendanaan menghambat rehabilitasi mangrove 600 ribu hektare dan proyek karbon biru; pemerintah membutuhkan hibah, pengembangan proyek, serta pelacakan pembiayaan kelautan yang lebih baik.
  • Regulasi, kapasitas teknis, dan mekanisme proyek perlu diperkuat agar aksi karbon biru berjalan, sekaligus menjaga manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ekosistem laut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung upaya penanganan perubahan iklim. Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, misalnya, berperan dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir, mendukung ketersediaan pangan, hingga menopang mata pencaharian masyarakat. Potensi tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi biru yang didorong pemerintah Indonesia.

Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia juga mendorong agar ekosistem laut mendapat pengakuan lebih besar sebagai solusi perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebut perlindungan dan pemulihan ekosistem laut sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Meski demikian, pengembangan ekonomi karbon biru masih menghadapi sejumlah tantangan.

1. Kebutuhan pendanaan untuk mengembangkan proyek karbon biru

ilustrasi nelayan (Pexels.com/setengah lima sore)

Salah satu tantangan pengembangan ekonomi karbon biru adalah ketersediaan pendanaan. Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir membutuhkan dukungan pembiayaan agar potensi mangrove dan padang lamun dapat diwujudkan menjadi program nyata. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan akses lebih luas terhadap pendanaan berbasis hibah, dukungan pengembangan proyek, serta sistem pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan upaya Indonesia mengintegrasikan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contributions (NDC). Salah satu target yang tercantum adalah rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, komitmen rehabilitasi dan pengembangan proyek karbon biru berisiko sulit diterjemahkan menjadi aksi di lapangan. Karena itu, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan potensi ekonomi dari ekosistem pesisir.

2. Regulasi dan pengembangan proyek perlu diperkuat

ilustrasi nelayan (Pexels.com/sumarno sumarno)

Tantangan berikutnya adalah menyiapkan landasan regulasi dan proyek yang dapat mendukung pengembangan karbon biru. Potensi ekosistem laut tidak otomatis menghasilkan manfaat ekonomi apabila belum didukung aturan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. KKP menyebut pemerintah tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.

Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kerangka pengembangan karbon biru di Indonesia. Namun, pengembangan proyek juga membutuhkan dukungan teknis dan kapasitas agar potensi ekosistem mangrove serta padang lamun dapat diterjemahkan menjadi aksi iklim. Irwan mengatakan, dukungan pengembangan proyek dan peningkatan kapasitas diperlukan agar potensi karbon biru bisa diwujudkan menjadi aksi nyata, termasuk di tingkat regional. Dengan demikian, peluang ekonomi karbon biru tidak hanya bergantung pada luasnya ekosistem yang dimiliki Indonesia, tetapi juga pada kesiapan proyek dan mekanisme pendanaannya.

3. Manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir perlu dijaga

ilustrasi masyarakat pesisir (Pexels.com/Andri Wijayanto)

Pengembangan ekonomi biru juga berkaitan erat dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan ekosistem yang berperan dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir, mendukung ketahanan pangan, serta menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.

Karena itu, upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem laut perlu memperhatikan manfaat yang diterima masyarakat. Pengembangan ekonomi karbon biru seharusnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target iklim, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Indonesia pun mendorong agar hasil COP31 mengakui peran laut dalam agenda iklim global, termasuk dengan memperkuat aspek pendanaan dan adaptasi. Pemerintah juga mendukung keberlanjutan kerja sama kelautan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), tanpa menambah beban pelaporan bagi negara-negara.

Pengembangan ekonomi karbon biru membutuhkan lebih dari sekadar komitmen perlindungan lingkungan. Pendanaan, kesiapan proyek, regulasi, dan manfaat bagi masyarakat pesisir perlu berjalan beriringan agar potensi ekonomi ekosistem laut dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More