Tetap Dilanjutkan, Anies Bakal Rombak Habis Hilirisasi Nikel

25 Jan 2024, 12:16 WIB

Rapat akbar capres Anies Baswedan di Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)

Jakarta, IDN Times - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) memastikan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01 akan melanjutkan hilirisasi sumber daya alam.

Paslon tersebut memiliki fokus khusus pada hilirisasi, khususnya dalam konteks nikel sebagai sektor unggulan atau front runner. Mereka ingin melanjutkan hilirisasi dan mendorongnya menuju industrialisasi, tetapi dengan perbaikan, terutama dalam aspek Environment, Social, Governance (ESG).

“Dalam visi misi AMIN itu tertulis sangat jelas bahwa AMIN akan melanjutkan hilirisasi, mendorongnya menuju industrialisasi, tetapi dengan perbaikan-perbaikan,” kata Dewan Pakar Timnas AMIN, Wijayanto Samirin dalam Diskusi Katadata Forum Pasca Debat Keempat Pilpres 2024-2029, Kamis (25/1/2024).

Keberlanjutan dan perbaikan hilirisasi nikel dianggap penting karena nikel menjadi sektor unggulan. Timnas AMIN menekankan perlunya membetulkan platform dan format hilirisasi nikel agar menjadi contoh yang baik. Harapannya, sektor tambang lainnya akan mengikuti jejak nikel dalam mengembangkan hilirisasi.

“Kalau kita berbicara hilirisasi, nikel ini adalah front runner, pelari terdepan. Ini harus kita betulin platform dan formatnya. Kenapa? Supaya hilirisasi di sektor tambang yang lain itu mengikuti path ini. Kalau ini enggak benar, yang lain ngikutin bisa berabe kita. Jadi kita harus perbaiki platformnya,” tuturnya.

1. Anies akan memastikan aspek lingkungan pada hilirisasi

ilustrasi tambang nikel (pexels.com/Aleksandar Pasaric)

Dari sisi environment, pihaknya menekankan perlunya memastikan bahwa industri nikel, smelter, dan hilirisasinya memiliki perhatian yang kuat terhadap aspek lingkungan.

Penekanan pada aspek lingkungan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran bahwa jika dampak lingkungan tidak diperhitungkan dengan baik, maka dapat mengakibatkan kerugian.

“Karena problem GDP itu tidak mempertimbangkan cost lingkungan, tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Jangan-jangan kalau itu dimasukkan, maka sebenarnya kita net loss,” sebutnya.

Dia memberikan contoh yang terjadi di Jerman, di mana meskipun memiliki cadangan batu bara yang besar, negara tersebut memilih untuk tidak menambang. Hal itu karena biaya produksi 1 ton batu bara di Jerman mencakup biaya lingkungan sebesar 100 dolar AS.

“Itu dia kenapa mereka menahan untuk tidak berproduksi. Nah, kita harus lebih bijak di sini terkait dengan dampak lingkungan,” ujarnya.

2. Anies bakal perhatikan kondisi tenaga kerja di sektor hilirisasi

Lokasi pembangunan smelter AMNT saat ditinjau Presiden Jokowi pada 20 Juni 2023. (dok. Istimewa)

Timnas AMIN menyoroti aspek sosial dalam konteks hilirisasi, khususnya terkait dengan tenaga kerja. Mereka menyampaikan bahwa ada perdebatan seputar penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, termasuk pertanyaan tentang jumlah yang diciptakan dan tingkat level pekerjaan.

“Ada isu perbedaan gaji antara pekerja dari luar dan pekerja lokal. Ini juga harus dijembatani,” ujar Wijayanto.

Selain itu, mereka membahas isu-isu terkait visa, di mana pekerja asing masuk dengan visa kunjungan dan mengakibatkan kehilangan devisa sebesar yang tidak sedikit per bulannya jika menggunakan visa kerja.

“Kemudian kenapa pekerja-pekerja low skill juga masuk ke sini?” ujarnya.

Dia juga memberikan contoh terkait konsumsi makan siang di pabrik-pabrik, di mana pekerja tersebut tidak menggunakan vendor dari UMKM lokal. Padahal, dalam kaitannya dengan ESG, faktor sosial (S) juga harus dikedepankan.

3. Anies bakal benahi tata kelola hilirisasi nikel

Bagian pabrik PT ITSS di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, setelah tungku smelter No. 41 terbakar, Minggu pagi (24/12/2023). (Dok. IMIP)

Dia membahas pentingnya tata kelola dalam konteks hilirisasi, terutama terkait investasi asing. Dia menyebutkan bahwa pemerintah senang jika investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) besar karena dapat mencapai target investasi.

“Tetapi kita jangan lupa, kalau investasi itu besar dan ternyata markup, bagaimana? Apakah ada proses audit untuk itu? Ini kita berbicara nikel dan berbicara sektor tambang yang lainnya ke depannya,” paparnya.

Menurutnya, jika terdapat markup yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian. Dia menjelaskan bahwa jika belanja modal (capital expenditure/capex) melampaui batas tertentu karena markup, maka tax holiday yang diberikan pemerintahan akan lebih besar.

“Sehingga taxable income turun, potensi penerimaan pajak pemerintah juga turun,” sebutnya.

Terkait pemberian tax allowance atau tax holiday, pihaknya mempertanyakan perlunya insentif pajak yang sedemikian masif dalam sektor tambang, khususnya nikel, padahal Indonesia menguasai sumber dayanya.

“Rasanya tidak perlu tax incentive yang sedemikian masif untuk mendatangkan investor,” ucap Wijayanto.