Thailand Tingkatkan Subsidi Barang Pokok bagi Kelompok Masyarakat Rentan

12 Apr 2026, 12:10 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Thailand Tingkatkan Subsidi Barang Pokok bagi Kelompok Masyarakat Rentan

Bendera Thailand (unsplash.com/Markus Winkler)

Intinya Sih

Pemerintah Thailand meluncurkan paket bantuan ekonomi untuk meredam dampak konflik global, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
Subsidi mencakup kenaikan saldo kartu kesejahteraan, penurunan pajak bahan bakar, serta dukungan bagi sektor pertanian melalui subsidi bunga dan akses energi bersubsidi.
Pemerintah juga menyalurkan kredit murah bagi UMKM dan insentif energi terbarukan guna mendorong transisi menuju produksi ramah lingkungan serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand melalui Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Ekniti Nitithanprapas, resmi mengumumkan paket bantuan ekonomi pada Sabtu (11/4/2026). Langkah ini diambil untuk memitigasi dampak konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global dan memicu fluktuasi harga energi.

Anggaran pemerintah pusat dialokasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga terdampak, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Kelompok ini dinilai rentan terhadap tekanan inflasi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Iran dan kekuatan regional lainnya.

Bantuan subsidi barang pokok ini akan mulai berlaku pada Senin (13/4/2026), bertepatan dengan festival Songkran, momen saat tingkat konsumsi masyarakat umumnya meningkat. Selain menambah saldo kartu kesejahteraan negara, pemerintah juga menurunkan pajak bahan bakar, menyediakan fasilitas kredit bunga rendah, dan menyubsidi tarif transportasi umum.

1. Saldo kartu kesejahteraan naik menjadi Rp213,59 ribu per bulan

Pemerintah Thailand resmi menaikkan batas saldo bulanan bagi 13,22 juta pemegang kartu kesejahteraan negara dari 300 baht (Rp160,19 ribu) menjadi 400 baht (Rp213,59 ribu). Penyesuaian ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses kebutuhan gizi dan kesehatan dasar.

Program senilai 1,3 miliar baht (Rp694,39 miliar) ini akan diawasi secara ketat oleh Biro Anggaran. Untuk tahap awal, bantuan tambahan berlaku selama satu bulan sambil pemerintah mengevaluasi pergerakan harga minyak dunia. Penyaluran dana dilakukan secara digital dan dapat digunakan di toko kelontong rekanan pemerintah menjelang libur Songkran.

"Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan mencegah beban ekonomi meluas ke sektor lain," ujar Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas, dilansir National Thailand.

2. Subsidi bahan bakar dan bantuan sektor pertanian

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi, pemerintah mengalokasikan 7,74 miliar baht (Rp4,13 triliun) sebagai subsidi bahan bakar angkutan logistik. Selain itu, dana 200 juta baht (Rp106,88 miliar) disiapkan untuk menyubsidi tarif bus, truk, dan ojek motor selama libur nasional.

Pajak cukai bensin juga diturunkan, sementara sektor perikanan diberikan akses solar B20 bersubsidi untuk memangkas biaya operasional nelayan hingga 6 baht (Rp3,2 ribu) per liter. Di sektor pertanian, Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC) menyalurkan subsidi bunga senilai 30 miliar baht (Rp16,01 triliun). Melalui program "Green Flag" Kementerian Perdagangan, pemerintah menanggung bunga 3 persen bagi petani yang membeli bibit dan pupuk.

Sebagai bentuk efisiensi, seluruh lembaga negara diinstruksikan untuk membatalkan perjalanan dinas ke luar negeri dan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Hal ini dilakukan agar ruang fiskal dapat dialokasikan langsung untuk program kerakyatan.

3. Fasilitas kredit Industri Kecil Menengah dan insentif energi terbarukan

Dukungan bagi sektor usaha turut diberikan. Menteri Perindustrian Varawut Silpa-archa mengumumkan alokasi modal 20 miliar baht (Rp10,68 triliun) bagi Industri Kecil dan Menengah. Melalui platform "SME Green Productivity", pengusaha dapat mengakses kredit dengan bunga tetap 3 persen untuk memperbarui teknologi produksi menjadi lebih ramah lingkungan.

Bank Tabungan Pemerintah (GSB) juga menyiapkan pinjaman lunak sebesar 5 miliar baht (Rp2,67 triliun) dengan suku bunga 0,01 persen per tahun. Fasilitas ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan kendaraan listrik atau memasang panel surya di rumah. Dukungan serupa datang dari Bank Perumahan Pemerintah (GHB) yang menawarkan bunga KPR mulai dari 2,20 persen untuk program hunian hemat energi.

"Kami mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif. Fokus utama kami bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan mempersiapkan masyarakat, petani, dan pelaku usaha agar lebih adaptif dan memiliki ketahanan modal dalam menghadapi fluktuasi biaya energi di masa depan," pungkas Ekniti, dilansir Tribune.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.