Tidak Bergairah, Penerimaan Pajak hingga April 2020 Cuma Rp376,7 T

20 Mei 2020, 20:35 WIB

Ilustrasi Penerimaan Pajak. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan pajak hingga akhir April 2020 mencapai Rp376,7 triliun atau turun 3,1 persen (year on year). Realisasi itu baru 30 persen dari target penerimaan pajak dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp1.254,1 triliun.

"Pajak -3,1 triliun sudah terkumpul itu 376,7 triliun. Kalau PPh Migas dengan penurunan harga migas yang cukup dalam maka PPh migas terkontraksi. Pajak non migas tumbuh negatif 1,3 persen dibanding tahun lalu," ujarnya dalam press conference virtual APBN KiTa, Rabu (20/5).

1. Rincian penerimaan pajak

(IDN Times/Arief Rahmat)

Hingga April 2020, penerimaan dari PPh Migas tercatat Rp15,01 triliun atau 34 persen dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp361,7 triliun atau 29,9 persen terhadap APBN.

Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp 57,7 triliun atau 27,7 persen dari APBN. Sementara itu penerimaan dari PPn tumbuh sangat rendah, yakni hanya 1,88 persen.

2. Penerimaan bea cukai masih lebih baik dibanding pajak

Ilustrasi cukai rokok. IDN Times/Aji

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp57,7 triliun atau 27,7 persen dari target Rp208,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 16,7 persen (yoy). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Rp114,5 triliun atau 38,5 persen dari target dan tumbuh 21,7 persen.

"Kalau kepabeanan dan cukai masih oke, ini adalah efek perubahan aturan di cukai yang kalau dilihat 16,7 persen dan khusus cukai masih 25,1 persen dibanding tahun lalu," imbuh dia.

3. Belanja negara hingga April 2020 baru mencapai Rp624 triliun

Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk belanja negara, lanjut Suahasil, realisasinya mencapai Rp624 triliun atau 23,9 persen dari target Rp2.613,8 triliun. Belanja negara itu turun 1,4 persen (yoy), salah satunya karena realokasi dan refocusing anggaran oleh pemerintah.

"Karena memang ketika kita langsung ada realokasi anggaran, belanja barang dan belanja perjalanan dinas langsung berhenti semua. Sementara belanja pegawai masih bisa berjalan," tutur dia.

"Kalau kepabeanan dan cukai masih oke, ini adalah efek perubahan aturan di cukai yang kalau dilihat 16,7 persen dan khusus cukai masih 25,1 persen dibanding tahun lalu," tambahnya.