TikTok Hentikan Iklan dan Monetisasi Konten Kandidat Pemilu Thailand
- TikTok melarang iklan politik dan monetisasi konten kandidat pemilu Thailand menjelang pemungutan suara pada 8 Februari 2026.
- TikTok memperluas larangan politik bagi kandidat pemilu Thailand selama masa kampanye dan gandeng lembaga pemeriksa fakta untuk tangkal disinformasi selama kampanye.
- Kebijakan baru TikTok ubah strategi kampanye digital jelang pemilu Thailand dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 50 juta orang.
Jakarta, IDN Times - Platform media sosial TikTok mengumumkan larangan bagi seluruh kandidat pemilu Thailand untuk membayar iklan atau memperoleh pendapatan dari konten selama masa kampanye menjelang pemungutan suara pada 8 Februari 2026. Kebijakan ini memperluas aturan sebelumnya yang telah melarang iklan politik dan monetisasi konten berlabel politik sejak beberapa tahun terakhir.
Keputusan TikTok ini disampaikan sebagai langkah untuk menekan potensi penyebaran disinformasi, termasuk konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta video yang mengandung ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilu di Thailand.
Dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 50 juta orang, TikTok dinilai memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Karena itu, perusahaan menegaskan pentingnya menjaga ruang digital tetap aman, transparan, dan bebas dari manipulasi politik selama periode kampanye.
1. TikTok perluas larangan politik bagi kandidat pemilu Thailand selama masa kampanye
TikTok menegaskan bahwa larangan baru yang diberlakukan menjelang pemilu Thailand pada 8 Februari 2026 mencakup seluruh kandidat, tanpa memandang partai maupun posisi politik. Dengan aturan ini, akun milik kandidat yang masih dapat mengunggah konten organik tidak diperbolehkan menjadikannya iklan berbayar atau memperoleh pendapatan dari fitur monetisasi TikTok selama periode kampanye berlangsung.
Secara global, TikTok telah melarang iklan politik dan konten bermerek bernuansa politik sejak 2019. Namun, kebijakan tersebut kini secara jelas diperluas untuk mencakup akun kandidat di Thailand.
“TikTok tidak menerima iklan politik berbayar ataupun konten sponsor politik. Politikus juga dilarang melakukan bentuk monetisasi apa pun. Akun yang memuat konten politik akan dikategorikan dalam daftar akun pemerintah, politikus, dan partai politik (GPPPA) untuk memastikan transparansi,” ujar Jirapat Lee, Head of Platform Policy TikTok Thailand, dilansir The National.
Kebijakan ini berlaku bagi para kandidat dari 57 partai politik yang bersaing memperebutkan 500 kursi di Majelis Rendah, termasuk 100 kursi dari daftar partai. TikTok juga menegaskan bahwa semua bentuk konten politik, baik dari kandidat, partai, maupun kreator lain, dilarang dipromosikan melalui iklan berbayar di platform tersebut.
2. TikTok gandeng lembaga pemeriksa fakta untuk tangkal disinformasi selama kampanye
Selain melarang iklan politik berbayar bagi kandidat, TikTok menyiapkan sejumlah langkah tambahan untuk menghadapi lonjakan konten politik selama masa kampanye pemilu Thailand. Perusahaan akan bekerja sama dengan organisasi pemeriksa fakta serta mengerahkan tim moderasi internal untuk meninjau dan menghapus konten yang berpotensi mengandung misinformasi atau disinformasi.
TikTok menyatakan pihaknya mengantisipasi meningkatnya jumlah konten menyesatkan di platform, termasuk yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta video yang berisi ujaran kebencian atau ajakan kekerasan.
“Konten semacam itu akan segera dihapus dari platform, meski diakui kemungkinan jumlahnya meningkat seiring semakin banyak pengguna membicarakan isu politik menjelang pemungutan suara,” kata Manajer outreach dan kemitraan TikTok, Siriprapa Weerachaising, dilansir The Straits Times.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan TikTok di sejumlah negara lain. Sebelumnya, perusahaan juga memperketat larangan konten politik berbayar dari influencer menjelang pemilu Amerika Serikat pada 2022. Saat itu, tim kepercayaan dan keamanan TikTok menegaskan akan menindak promosi terselubung yang melanggar pedoman komunitas dan transparansi platform.
3. Kebijakan baru TikTok ubah strategi kampanye digital jelang pemilu Thailand
Dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 50 juta orang, kebijakan pembatasan TikTok terhadap aktivitas politik dinilai sebagai langkah untuk mencegah kandidat memanfaatkan platform guna memengaruhi opini publik secara tidak proporsional melalui iklan berbayar. Para analis menilai kebijakan ini dapat membantu menekan dominasi kampanye digital agresif yang biasanya dilakukan oleh kandidat dengan sumber daya finansial besar.
Namun, kebijakan tersebut juga memaksa tim kampanye untuk menyesuaikan strategi mereka. Kandidat kini harus lebih mengandalkan konten organik, interaksi tatap muka, serta platform daring lain yang masih memperbolehkan iklan politik.
Dalam laporan terbarunya, TikTok mengungkapkan telah menghapus sekitar 4,4 juta video pada kuartal ketiga 2025 karena melanggar pedoman komunitas, meski tidak dijelaskan berapa banyak yang terkait konten politik. Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa TikTok sudah aktif dalam moderasi konten, dan pemilu Thailand menjadi ujian penting atas efektivitas kebijakan baru ini di tengah meningkatnya peran teknologi dalam kampanye politik modern.
