Trump Siapkan Tarif Baru untuk 60 Mitra Dagang, Ada Apa?

Usulan tarif tersebut muncul setelah Mahkamah Agung AS pada Februari memutuskan bahwa tarif “hari pembebasan” yang sebelumnya diberlakukan Trump bersifat ilegal. Sebagai tanggapan, pemerintah menerapkan tarif menyeluruh sebesar 10 persen, tetapi pengadilan dagang AS kemudian menyatakan kebijakan itu juga melanggar hukum meski masih berlaku selama proses banding berlangsung.

Untuk menghindari persoalan hukum yang sama, pemerintahan Trump mengajukan kebijakan terbaru melalui Pasal 301 dalam Trade Act of 1974. Ketentuan tersebut memungkinkan Presiden AS menangani persoalan kerja paksa secara terpisah dengan dasar hukum yang lebih spesifik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun DW, tarif yang diusulkan dibagi ke dalam dua kelompok sesuai penilaian terhadap komitmen masing-masing negara mitra. Tarif 10 persen akan dikenakan kepada Kanada, Meksiko, Taiwan, Pakistan, Inggris, serta negara-negara Uni Eropa (UE) yang dinilai telah memiliki sejumlah kebijakan penanganan meski penerapannya dianggap belum sepenuhnya efektif.

Adapun tarif 12,5 persen akan diberlakukan terhadap 45 negara lain, termasuk China, Jepang, India, Korea Selatan, Brasil, dan Swiss. Usulan tersebut masih terbuka untuk tinjauan serta komentar publik dan akan dibahas dalam sidang formal yang telah dijadwalkan.

Duta Besar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan bahwa kegagalan sejumlah mitra dagang utama AS dalam membendung produk hasil kerja paksa merupakan persoalan yang tak dapat diterima. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerja AS harus bersaing dalam lingkungan perdagangan global yang tidak setara.

“Setiap mitra dagang kami harus melakukan lebih banyak untuk memastikan bahwa perdagangan tak secara menyimpang mendorong dan mengukuhkan kerja paksa secara global,” ujar Greer dalam laporan tersebut, dikutip The Guardian.

Komisi Eropa menyatakan bahwa UE memiliki perhatian yang sama dengan AS mengenai isu kerja paksa. Namun, lembaga tersebut menilai usulan tarif baru itu tidak memiliki landasan yang cukup kuat dan meminta AS tetap mematuhi kesepakatan yang sebelumnya membatasi tarif sebagian besar produk UE pada tingkat maksimal 15 persen.

Pemerintah Inggris juga menyampaikan bahwa mereka telah berupaya menangani praktik kerja paksa melalui berbagai instrumen hukum domestik, termasuk Modern Slavery Act. London menambahkan bahwa komunikasi dengan pemerintahan AS terus berjalan dan akses preferensial yang saat ini dinikmati pelaku usaha Inggris tetap tidak berubah. Meski demikian, meluasnya cakupan usulan tarif tersebut berpotensi memengaruhi negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung di antara sejumlah negara mitra.