- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22 persen dari total ULN pemerintah.
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,7 persen
- Jasa pendidikan: 16,2 persen
- Konstruksi: 11,4 persen
- Transportasi dan pergudangan: 8,5 persen
Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.221 Triliun pada Agustus 2026
3 min read
Intinya Sih
- Utang luar negeri Indonesia mencapai 459,3 miliar dolar AS atau Rp8.221 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 5,6 persen secara tahunan, terutama didorong kenaikan utang sektor publik.
- ULN pemerintah tercatat 220,9 miliar dolar AS, naik 3,3 persen secara tahunan, didukung aliran dana ke SBN; pemanfaatannya terbesar untuk kesehatan, administrasi pemerintahan, dan pendidikan.
- ULN swasta senilai 195,6 miliar dolar AS terkontraksi 0,8 persen. Rasio ULN terhadap PDB mencapai 30,9 persen, dengan utang pemerintah dan swasta didominasi tenor jangka panjang.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 459,3 miliar dolar AS pada Agustus 2026 atau Rp8.221 triliun (kurs Rp17.900 per dolar AS). Angka tersebut tumbuh 5,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Pertumbuhan ULN terutama didorong oleh kenaikan utang sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta.
1. Posisi utang luar negeri pemerintah 220,9 miliar dolar AS
ilustrasi mencatat utang (freepik.com/rawpixel.com) Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 tercatat 220,9 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
2. Daftar komponen utang luar negeri pemerintah
ilustrasi tagihan utang (pexels.com/Mikhail Nilov) ULN pemerintah dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, berikut daftarnya.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
3. Posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat 195,6 miliar dolar AS
ilustrasi utang (freepik.com/freepik) Posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar 195,6 miliar dolar AS, atau terkontraksi 0,8 persen (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen (yoy) dan 0,6 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang," ujarnya.
Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat tecermin pada hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang. Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
