Utang Luar Negeri Indonesia Naik hingga Tembus Rp6 Ribu Triliun

Erwin juga melaporkan utang luar negeri pemerintah sebesar 205,5 miliar dolar AS atau Rp2.917 triliun, tumbuh 4,1 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Peningkatan utang luar negeri pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.

"Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG," kata Erwin.

Utang ini digunakan untuk belanja prioritas Pemerintah, khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):

• Sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen dari total ULN Pemerintah.
• Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3 persen.
• Sektor jasa pendidikan 16,5 persen
• Sektor konstruksi 15,5 persen
• Sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1 persen.

Sementara untuk utang luar negeri swasta kuartal III 2021 sebesar 208,5 miliar dolar AS atau setara Rp2.960 triliun. Angka ini naik 0,2 persen (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3 persen (yoy).

Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1 persen (yoy), atau melambat dari 1,6 persem (yoy) pada kuartal II 2021. Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,7 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).

"Utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin memaparkan.

Untuk ULN Bank Sentral mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang. Dibandingkan kuartal II 2021, posisi ULN Bank Sentral pada kuartal III 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar dolar AS atau setara Rp89,4 triliun menjadi 9,1 miliar dolar AS, setara Rp129 triliun, atau terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).

Pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

"Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan," ujar Erwin.

Pemerintah mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Erwin mengatakan, hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen dari total ULN," kata Erwin.