ilustrasi utang (pexels.com/monsteraproduction)
Adapun posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS. Realisasi ini melonjak 1,3 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 0,1 persen (yoy).
Erwin menjelaskan, perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas," tuturnya.
Dia menyampaikan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,1 persen). Selain itu, Jasa Pendidikan (16,9 persen); Konstruksi (13,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucap Erwin.