Yes! Plafon Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan Naik Jadi Rp100 Juta

05 Apr 2021, 15:27 WIB

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana pada Senin (16/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menambah batasan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini program KUR tanpa jaminan batasan pinjamannya hanya di bawah Rp50 juta. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp100 juta.

"Arahan Bapak Presiden tentu terkait dengan KUR yang tanpa jaminan, yang selama ini angkanya antara di bawah Rp50 juta, ini ditingkatkan plafonnya menjadi Rp100 juta," kata Airlangga dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

1. Jokowi minta kredit UMKM diperbesar jadi Rp20 miliar

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga memberikan arahan agar kredit untuk UMKM diperbesar menjadi Rp20 miliar. Sebelumnya, program kredit usaha untuk UMKM itu sendiri sekitar Rp500 juta-Rp10 miliar.

"Ini arahan Bapak Presiden ditingkatkan dari Rp500 juta menjadi Rp20 miliar. Ini perubahan ini yang diharapkan segera dapat dilaporkan ke Presiden," ujar Airlangga.

2. Jokowi ingin tingka suku bunga kredit untuk skala bisnis kecil ditekan jadi 6 persen

Ilustrasi suku bunga (IDN Times/Umi Kalsum)

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar tingkat suku bunga kredit usaha untuk skala bisnis kecil bisa ditekan menjadi 6 persen. Tujuannya guna meringankan para pelaku usaha kecil.

"Apakah itu program penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo diperbesar. Apakah juga saat sekarang diberikan subsidi bunga kredit yang reguler, yang normal, di luar yang dalam penanganan ekonomi nasional, di luar PEN, itu besarnya setiap tahun biasanya sekitar Rp10 triliun, dan dengan PEN. Tentu kita akan lihat berapa lagi yang diperlukan," ucap Airlangga.

3. Para menteri akan membahas secara internal soal penambahan-penambahan anggaran

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (5/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut Airlangga, apabila penambahan-penambahan ini dilakukan, maka perlu adanya anggaran-anggaran tambahan. Sehingga, masih harus dibahas lagi di internal kementerian.

"Seperti misalnya KUR untuk 3 persen sampai 6 bulan dan kredit UMKM dengan subsidi juga sampai bulan Juni itu dana yang dipersiapkan sekitar Rp7 triliun, sehingga tentu ada perubahan-perubahan, penambahan yang perlu nanti dibahas lagi secara internal," tutur Airlangga.