Bank Dunia Soroti Pentingnya Reformasi Logistik RI
- Bank Dunia menilai reformasi logistik penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja lintas sektor, sebagaimana tercantum dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026.
- Efisiensi logistik Indonesia masih tertinggal di ASEAN karena regulasi transportasi yang ketat serta waktu bongkar muat kapal yang lebih lama dibandingkan negara tetangga.
- Bank Dunia merekomendasikan tiga reformasi kelembagaan utama, termasuk pembentukan koordinasi logistik tingkat tinggi, perluasan trusted trader, dan rasionalisasi perizinan impor guna mempercepat digitalisasi serta efisiensi logistik nasional.
Jakarta, IDN Times - Bank Dunia menilai reformasi sektor logistik menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia sekaligus menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor.
Hal ini tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.
1. Transportasi jadi kunci pertumbuhan, investasi 1 dolar AS berbuah output 2 dolar AS
Bank Dunia menyebutkan bahwa setiap peningkatan permintaan akhir sebesar 1 dolar AS pada sektor transportasi dapat menghasilkan output ekonomi hingga 2 dolar AS.
Besarnya efek pengganda tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan sektor transportasi dengan industri manufaktur, perdagangan ritel, pariwisata, hingga e-commerce.
"Hal ini mencerminkan keterkaitan yang erat dengan sektor manufaktur, ritel, pariwisata, dan e-commerce," jelasnya.
2. Logistik RI masih tertinggal, aturan transportasi termasuk paling ketat di ASEAN
Meski demikian, Bank Dunia menilai efisiensi logistik Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Regulasi layanan transportasi di Indonesia disebut sebagai salah satu yang paling ketat di ASEAN, sementara waktu bongkar muat kapal di pelabuhan-pelabuhan utama masih lebih lama dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
3. Tantangan logistik juga berkaitan dengan hambatan kelembagaan terkait rantai pasok
Menurut Bank Dunia, tantangan logistik nasional tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan investasi infrastruktur, tetapi juga hambatan kelembagaan yang menghambat efektivitas rantai pasok.
Pengembangan pelabuhan, jalan raya, pergudangan, sistem rantai dingin (cold chain), konektivitas antarmoda, hingga digitalisasi logistik membutuhkan investasi yang berkelanjutan.
Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja dinilai tidak cukup untuk menutup kesenjangan logistik yang ada. Bank Dunia mencatat masih terdapat fragmentasi kewenangan di sedikitnya 15 lembaga yang berpotensi menghambat upaya reformasi sektor logistik.
4. Bank Dunia rekomendasikan 3 reformasi untuk perbaikan logistik RI
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan tiga reformasi kelembagaan utama. Pertama, membentuk mekanisme koordinasi logistik tingkat tinggi yang permanen dengan mandat yang jelas dan bersifat lintas sektor.
Kedua, memperluas pendekatan berbasis risiko dan manfaat bagi pelaku usaha terpercaya (trusted trader) di luar sektor kepabeanan guna menyederhanakan proses logistik dari hulu hingga hilir.
Ketiga, melakukan rasionalisasi perizinan impor untuk mengurangi hambatan non-tarif yang saat ini diperkirakan mencapai 60% hingga 130% terhadap barang setengah jadi dan barang modal.
Selain itu, Bank Dunia juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sektor logistik melalui integrasi dokumen digital, sistem pelacakan kargo, manajemen risiko otomatis, serta pertukaran data antarinstansi. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi logistik nasional secara signifikan.
