Waskita Karya melaporkan pengalihan 0,75 persen saham Seri B milik PT DAM kepada BP BUMN melalui surat yang dilampirkan manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
WIKA juga melakukan pengalihan saham Seri B milik PT DAM ke BP BUMN, dengan persentase sebesar 0,91 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.
PT PP mengalihkan 0,51 persen saham Seri B milik PT DAM kepada BP BUMN, atau setara 31.619.477 lembar saham.
Jakarta, IDN Times - Setelah Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), kini tiga emiten BUMN Karya ikut melaksanakan pengalihan sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM ke Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Mulai dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Berikut rinciannya.
Waskita Karya melaporkan pengalihan 0,75 persen saham Seri B milik PT DAM kepada BP BUMN melalui surat yang dilampirkan manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui transaksi itu, BP BUMN kini mengantongi 217.056.33 lembar saham Seri B dari Waskita Karya.
Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali (Ultimate Beneficial Owner) Waskita Karya dengan kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN.
Kemudian, Pemerintah juga mengantongi kepemilikan langsung sebanyak 217.056.33 saham seri B. Lalu, ada kepemilikan tidak langsung sebanyak 21.488.577 lembar saham Seri B melalui PT DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pengalihan saham Seri B milik PT DAM ke BP BUMN itu akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga BP BUMN mengantongi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di Waskita Karya.
Wijaya Karya atau WIKA juga melakukan pengalihan saham Seri B milik PT DAM ke BP BUMN, dengan persentase sebesar 0,91 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan. Selanjutnya, BP BUMN mengantongi 362.917.027 saham Seri B WIKA, dan kini DAM hanya memiliki 35.928.785.753 saham Seri B pada WIKA.
Dengan transaksi itu, Pemerintah Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali (Ultimate Beneficial Owner) WIKA dengan kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN.
Kemudian, Pemerintah juga mengantongi kepemilikan langsung sebanyak 362.917.027 saham seri B. Lalu, ada kepemilikan tidak langsung sebanyak 35.928.785.753 lembar saham Seri B melalui PT DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pengalihan saham Seri B milik PT DAM ke BP BUMN itu akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga Pemerintah mengantongi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di WIKA.
PT PP mengalihkan 0,51 persen saham Seri B milik PT DAM kepada BP BUMN, atau setara 31.619.477 lembar saham. Dengan transaksi itu, maka PT DAM yang sebelumnya mengantongi 3.161.947.835 saham Seri B di PT PP, kini tersisa 3.130.328.358.
Dengan transaksi itu, Pemerintah Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali (Ultimate Beneficial Owner) Waskita Karya dengan kepemilikan langsung 1 lembar saham Seri A Dwiwarna melalui BP BUMN.
Kemudian, Pemerintah juga mengantongi kepemilikan langsung sebanyak 31.619.477 saham seri B. Lalu, ada kepemilikan tidak langsung sebanyak 3.130.328.358 lembar saham Seri B melalui PT DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pengalihan saham Seri B milik PT DAM ke BP BUMN itu akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga Pemerintah mengantongi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di PT PP.
Sama dengan tiga BUMN karya di atas, Adhi Karya atau ADHI juga mengumumkan pengalihan saham Seri B, yakni sebesar 0,64 persen dari yang sebelumnya dikuasai PT DAM, atau setara 54.087.737 lembar saham. Dengan demikian, PT DAM masih mengantongi 63,69 persen hak suara pada Adhi Karya, dengan kepemilikan saham Seri B sebesar 5.354.696.054.
Pengalihan saham Seri B milik PT DAM di Adhi Karya ke BP BUMN itu akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga Pemerintah mengantongi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di Adhi Karya.