DPR Minta Pemerintah Beri Keringanan Kredit untuk Korban Bencana

Menurut Azis, tanpa intervensi pemerintah pusat yang tepat waktu, bencana dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi berkepanjangan di tingkat rumah tangga.

"Karena itu restrukturisasi kredit perlu ditempatkan sebagai instrumen perlindungan sosial-ekonomi. Kebijakan ini bukan bentuk perlakuan khusus, melainkan langkah penyangga agar korban bencana tidak terdorong masuk ke kemiskinan yang lebih dalam," tutur dia.

Azis menilai, peran Otoritas Jasa Keuangan bersama perbankan nasional menjadi krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Skema keringanan kredit perlu direalisasikan secara cepat, konsisten, dan mudah diakses. Penundaan pembayaran, perpanjangan tenor, penyesuaian suku bunga, serta perlakuan kualitas kredit yang tetap sehat harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.

"Prosedur yang terlalu kompleks dan lambannya pelaksanaan justru berpotensi mengurangi tujuan perlindungan kebijakan itu sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Azis, kebijakan ini juga menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur fisik. Beban utang yang terus berjalan dan ketidakpastian ekonomi harian merupakan persoalan nyata yang memengaruhi daya tahan keluarga korban. Oleh sebab itu, pemulihan finansial perlu berjalan seiring dengan rehabilitasi fisik agar masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk kembali produktif.

"Pada akhirnya, sistem keuangan nasional dituntut mampu beradaptasi dalam situasi darurat. Kelenturan kebijakan bukanlah pengabaian prinsip kehati-hatian, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Dalam bencana, masyarakat tidak menuntut keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kebijakan bekerja, negara hadir, dan pemulihan ekonomi dijalankan secara adil serta tepat waktu," imbuh dia.