Mulai 17 Agustus, BI Uji Coba Payment ID untuk Penyaluran Bansos

31 Jul 2025, 07:32 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi transaksi menggunakan digital payment (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Payment ID digunakan untuk tingkatkan perlindungan dan keandalan pada setiap transaksi.
Pengembangan payment ID akan gunakan identitas unik.
Uji coba akan dilakukan terbatas untuk penyaluran Bansos.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba penggunaan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akurasi dan keamanan penyaluran bantuan sosial non tunai dalam rangka mendukung Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

"Uji coba terbatas pada satu use case, yaitu untuk membantu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Proses uji coba ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2025, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)," tegas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso kepada IDN Times, Rabu (30/7/2025).

Meskipun Payment ID, yang masih dalam tahap eksperimen, namun Denny berharap (payment ID) dapat membantu memastikan bantuan sosial tepat sasaran dengan mengoptimalkan sistem data transaksi pembayaran masyarakat.

1. Payment ID digunakan untuk tingkatkan perlindungan dan keandalan pada setiap transaksi

ilustrasi transaksi digital payment (freepik.com/freepik)

Denny menjelaskan Payment ID dan akses penggunaannya dirancang khusus untuk menjamin keamanan transaksi masyarakat. Payment ID merupakan sistem yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan keandalan dalam setiap proses pembayaran.

Informasi terkait Payment ID hanya dapat diakses oleh pihak-pihak berwenang yang memiliki kontrak atau kerja sama resmi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa data tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

"Jika berkaitan dengan data individu, maka penggunaannya harus berdasarkan ketentuan yang mengacu pada prinsip persetujuan pribadi (private consent based), yaitu izin dari pemilik data sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Artinya, setiap penggunaan data pribadi harus didasarkan pada izin dari pemilik data sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan langkah ini, Bank Indonesia berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data masyarakat sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pembayaran yang aman dan terpercaya.

2. Pengembangan payment ID akan gunakan identitas unik

e-KTP (jakarta.go.id)

Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan mengatakan pengembangan Payment ID akan menggunakan identitas unik (unique identifier) yang dirancang untuk merepresentasikan pengguna sistem pembayaran, baik individu maupun entitas.

Inisiatif ini merupakan bagian dari langkah strategis BI dalam membangun ekosistem pembayaran nasional yang lebih aman, inklusif, dan efisien. Pengembangan Payment ID ditujukan untuk memperkuat integritas transaksi pembayaran, memperluas akses dan partisipasi dalam layanan keuangan (inklusi keuangan), serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data.

"Secara teknis, format Payment ID akan terdiri dari 9 digit alfanumerik, yang dibentuk berdasarkan data identitas seperti NIK atau NPWP yang telah di-hash menggunakan formula enkripsi terkini," ungkapnya.

3. Uji coba akan dilakukan terbatas untuk penyaluran Bansos

Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times)

Bank Indonesia akan memulai tahap eksperimentasi untuk menguji model bisnis, mekanisme pembentukan, serta pemanfaatan Payment ID.

“Uji coba ini akan dilakukan secara terbatas, antara lain pada kasus penggunaan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), sebagai bentuk dukungan terhadap upaya digitalisasi program Bansos yang dijalankan oleh pemerintah,” tegasnya.