Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang dinanti menjelang Lebaran. Namun, bagaimana dengan guru honorer? Apakah mereka juga berhak menerima THR seperti PNS dan PPPK? Jawabannya ternyata gak sesederhana “ya” atau “tidak”, karena sangat bergantung pada status sekolah serta kebijakan yang berlaku.
Dilansir dari beberapa sumber, berikut poin-poin penting yang perlu diketahui soal ketentuan THR bagi guru honorer. Yuk, simak sampai habis!
Untuk guru honorer yang mengajar di sekolah negeri (instansi pemerintah), secara umum gak ada kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan THR. Berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, THR hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu PNS dan PPPK. Artinya, guru honorer yang belum berstatus ASN biasanya gak menerima THR dari APBN.
Namun, ada pengecualian. Beberapa pemerintah daerah (Pemprov atau Pemkot) mengambil kebijakan khusus dengan mengalokasikan dana APBD untuk memberikan THR kepada guru honorer di wilayahnya. Besaran nominalnya berbeda-beda, tergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kabar baiknya, mulai tahun 2026 terdapat kebijakan terbaru yang memproyeksikan guru PPPK paruh waktu akan menerima THR sesuai aturan yang berlaku.
Berbeda dengan sekolah negeri, guru honorer di sekolah swasta justru memiliki kepastian hukum lebih jelas terkait THR. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemberian THR merupakan kewajiban pemberi kerja. Dalam konteks ini, pihak yayasan atau pemilik sekolah swasta wajib memberikan THR kepada guru, termasuk yang berstatus honorer.
Adapun ketentuannya, THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-7 Lebaran). Besarannya umumnya disesuaikan dengan masa kerja dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Jadi, bagi guru honorer swasta, hak atas THR bersifat wajib dan dilindungi regulasi ketenagakerjaan.
Meski gak selalu menerima THR dalam bentuk gaji ke-13 seperti ASN, pemerintah tetap menyediakan sejumlah kompensasi bagi guru honorer. Salah satunya adalah bantuan insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi syarat.
Selain itu, guru honorer yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik tetap berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai aturan yang berlaku. Tunjangan ini tentu sangat membantu dalam menambah penghasilan di luar gaji pokok.
Kesimpulannya, THR guru honorer sangat bergantung pada status kepegawaian dan kebijakan daerah atau yayasan. Karena itu, penting bagi guru untuk memahami posisi dan regulasi yang menaungi mereka agar tidak salah informasi menjelang Lebaran.